PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Kembali suara keadilan dan kebenaran digaungkan oleh 11 Pengurus Cabang PGRI kota Pekanbaru untuk meminta Arif dan bijaksana kepada ketua PGRI Provinsi Riau yang diduga telah melakukan kekecewaan bagi 11 Pengurus Cabang Pekanbaru, hingga diduga dengan otoriter sepihak melakukan proses pemilihan ketua PGRI kota Pekanbaru tanpa memenuhi unsur administrasi AD/ART PGRI. Kepada media beberapa utusan Pengurus Cabang kota Pekanbaru diskusi ringan dan menyampaikan keluh kesah mereka terhadap kebijakan yang ditempuh pengurus PGRI Riau yang memaksakan kehendak dalam melakukan proses pemilihan ketua PGRI Pekanbaru, dimana dalam proses pemilihan ketua PGRI Pekanbaru yang menjadi syarat mutlak terlebih dahulu memanggil seluruh Pengurus Cabang yang telah terbentuk sebelumnya dan masih aktif memiliki SK kepengurusan. Diduga proses pemanggilan terhadap Pengurus Cabang Pekanbaru tidak pernah dilakukan bahkan penyampaiann beberapa Pengurus Cabang kepada awak media mereka...
Dinas Sosial Kota Padang Berkomitmen Layanan ODGJ dan Kelompok Rentan Jadi Fokus Padang Menuju Kota Sehat Nasional
PADANG, SABTANEWS.COM – Dinas Sosial Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya predikat Kota Sehat dengan memperkuat layanan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, hingga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, menuturkan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem ini memungkinkan penanganan masalah sosial secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
“Peran Dinas Sosial lebih banyak pada perlindungan sosial. Kami bahkan memiliki mekanisme khusus dalam menangani ODGJ terlantar, baik yang masih memiliki keluarga maupun yang benar-benar tidak memiliki keluarga sama sekali,” ujar Heriza usai mendampingi kunjungan tim penilai Kota Sehat, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, penanganan ODGJ dibedakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika masih memiliki keluarga tetapi tergolong tidak mampu, mereka akan diusulkan memperoleh BPJS Kesehatan gratis agar tetap memiliki jaminan pengobatan.
Sedangkan bagi ODGJ tanpa keluarga dan tanpa identitas, Dinas Sosial membantu menerbitkan dokumen kependudukan sementara dengan alamat Dinas Sosial. Hal ini penting agar mereka tetap dapat diusulkan sebagai peserta BPJS gratis dan memperoleh akses layanan kesehatan maupun sosial secara layak.
“Langkah ini kami lakukan supaya setiap ODGJ mendapatkan hak layanan kesehatan dan sosial. Inilah kontribusi Dinas Sosial dalam mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Sehat,” tegasnya.
Upaya tersebut menjadi bagian integral dari strategi Kota Padang menuju predikat Swasti Saba Wistara atau kategori emas dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat 2025. Melalui layanan perlindungan sosial yang menyentuh kelompok paling rentan, Pemko Padang menegaskan bahwa pembangunan Kota Sehat bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keberpihakan pada kelompok yang kerap terpinggirkan. (MC Padang/RA/Samsu Rizal / Rusdi PH / Agung H / Darma Surya)
Komentar
Posting Komentar