APBD Runtuh, Pendidikan Dikorbankan: Alarm Keras Kegagalan Kepemimpinan

Editorial 

Oleh : Redaksi SabtaNews. com

Ketika Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler dihentikan total dengan alasan keterbatasan anggaran, sesungguhnya yang runtuh bukan sekadar satu pos belanja. Yang ambruk adalah klaim kepemimpinan daerah atas kemampuan mengelola kepercayaan publik dan masa depan generasi.

Tidak ada krisis anggaran yang berdiri sendiri. Defisit bukan musibah alam. Ia lahir dari serangkaian keputusan politik, salah kelola prioritas, dan ketidakmampuan membaca arah ekonomi daerah. Maka ketika pendidikan layanan paling mendasar yang pertama kali dikorbankan, publik berhak menyimpulkan: kepemimpinan telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.

*Lebih mengkhawatirkan, kegagalan itu kini sedang dinormalisasi*

Alih-alih koreksi menyeluruh, yang ditawarkan justru solusi darurat yang menyesatkan: menghidupkan kembali sumbangan komite sekolah. Subsidi silang dijadikan tameng moral. “Tidak mengikat” dijadikan jargon administratif. Padahal semua orang tahu, di ruang kelas dan ruang rapat sekolah, beban itu tetap jatuh ke pundak orang tua—dan paling berat dirasakan oleh yang paling lemah.

Inilah bentuk privatisasi terselubung pendidikan publik. Negara tidak lagi hadir penuh, tetapi tetap ingin terlihat bertanggung jawab.

Narasi yang mulai dibangun bahwa pendidikan gratis perlu dievaluasi karena membebani anggaran adalah pengalihan kesalahan yang tak bermoral. Pendidikan gratis tidak pernah menjadi masalah. Yang bermasalah adalah kepemimpinan yang tak sanggup menjaga konsistensi kebijakan dan keberpihakan anggaran.

Jika hari ini pendidikan dianggap beban, besok layanan kesehatan akan menyusul. Lusa, bantuan sosial. Inilah pola klasik negara yang kehabisan arah: menarik diri perlahan dari tanggung jawab, sambil menyalahkan konsep pelayanan publik itu sendiri.

Mengandalkan dana pusat sambil menyuruh sekolah “lebih kreatif mengatur anggaran” bukan solusi, melainkan pengakuan ketidakmampuan. Sekolah bukan perusahaan. Kepala sekolah bukan manajer krisis fiskal. Mereka pendidik, bukan penyangga kegagalan APBD.

Pada titik ini, persoalan Riau bukan lagi soal pendidikan gratis atau tidak gratis. Persoalannya adalah krisis kepemimpinan dan keberanian politik. Keberanian untuk berkata jujur kepada publik: ke mana anggaran selama ini diarahkan, siapa yang diuntungkan, dan mengapa anak-anak justru yang diminta berkorban.

Sejarah selalu kejam kepada pemimpin yang menjadikan anak bangsa sebagai korban kebijakan.

Sebab ketika ruang kelas mulai goyah, gelombang ketidakpercayaan akan bergerak keluar dari sekolah, menuju ruang publik, dan akhirnya ke pusat kekuasaan.

Jika peringatan ini tetap diabaikan, maka satu hal tak bisa dihindari:

yang akan bergemuruh bukan sekadar protes orang tua, tetapi pertanyaan kolektif tentang legitimasi kepemimpinan itu sendiri.

Dan pada saat itu, semua alasan anggaran tak lagi berarti.

*Catatan Redaksi*

Redaksi memandang penghentian BOSDA Reguler bukan sekadar kebijakan anggaran, melainkan alarm serius atas arah pengelolaan keuangan dan kepemimpinan daerah. Ketika layanan dasar seperti pendidikan menjadi korban pertama keterbatasan fiskal, publik berhak menuntut keterbukaan, evaluasi menyeluruh, dan koreksi kebijakan secara terbuka.

Redaksi mendorong agar Inspektorat Daerah, DPRD, dan lembaga pengawas terkait tidak berhenti pada pembenaran normatif, melainkan melakukan penelusuran serius atas prioritas belanja APBD, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampaknya langsung terhadap hak dasar masyarakat.

Anak-anak sekolah tidak boleh dijadikan penyangga kegagalan tata kelola.

Jika koreksi tidak segera dilakukan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya mutu pendidikan, tetapi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah itu sendiri.

Redaksi akan terus mencatat, mengawal, dan menyuarakan kepentingan anak bangsa—karena masa depan tidak boleh dikalahkan oleh alasan anggaran.