RIAU, SABTANEWS.COM - Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memicu kepedulian dari berbagai pihak. DPK Rumbai PEKAT IB kota Pekanbaru menjadi salah satu organisasi yang bergerak cepat dengan mendirikan Posko dan aksi turun untuk penggalangan dana bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra. kegiatan yang berlangsung penuh kepedulian tersebut, menggerakan Team media Patrolikriminal86 untuk turut mendukung Giat positif ini, Kaperwil Riau Patrolikriminal86 Ninna Progress bersama anggota Siti Aisyah Nasution dan pimred media jendela turut hadir Pada Jumat (05/12/2025) memberikan dukungan langsung. Kehadiran Kaperwil media itu menjadi dorongan moral bagi para DPK Rumbai Pekat IB sekaligus bentuk komitmen untuk ikut mengawal aksi Donasi untuk kemanusiaan dan instruksi langsung dari Direktur Media Patrolikriminal86.com Jasriadi, St , dan pimpinan redaksi Media Patrolikriminal86 " wawan "yang menyampaikan rasa prihatin untuk sem...
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, dihadiri oleh H. Jondri, sebagai Pimpinan Komisi III, didampingi Wakil Ketua dan Anggota. Sementara itu, perwakilan undangan sendiri dihadiri oleh perwakilan PT. GPH, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dan cabang Pasir Pengaraian, Kadis Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rohul melalui Kabid Tenaga Kerja, Mediator HI serta perwakilan yang membutuhkan sendiri.
Namun Pengawas Tenaga Kerja (Panwasker) Provinsi Riau sebagai salah satu regulator terlihat mangkir dari rapat tanpa pemberitahuan yang jelas. Jondri sendiri sudah memastikan bahwa undangan RDP telah sampai pada Wasnaker Provinsi Riau.
Ketua DPC F Serbundo Kabupaten Rohul, Dorles Simbolon dalam paparannya menyampaikan sepuluh poin permasalahan yang menjadi tuntutan pekerja/buruh pada pimpinan Komisi III antara lain :
1. Upah pokok tidak sesuai UMK.
2. Klaim jaminan kecelakaan kerja belum dibayar.
3. Mutasi dan Demosi.
4. PT. GPH yang mempekerjakan buruh borongan ilegal.
5. PT. GPH tidak memberikan APD dan APK pada buruh Perempuan.
6. Perusahaan tidak memberikan cuti menikah.
7. Kalibrasi dasar panen dan kenaikan premi panen.
8. Status kerja buruh yang tidak jelas.
9. Perusahaan tidak memberikan cuti haid/melahirkan bagi buruh perempuan.
10. Upah per porsi (pemotongan upah pekerja).
Mendengar seluruh poin kesejahteraan buruh tersebut, Pimpinan Komisi III menyatakan tidak ada tuntutan yang berlebihan. “Tidak ada yang berlebihan dari apa yang disampaikan oleh perwakilan pekerja, semuanya bersifat normatif sesuai aturan ketenagakerjaan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh perusahaan,” ungkapnya.
Terakhir Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan pentingnya mendengar paparan normatif dari Wasnaker Provinsi Riau. “Hak normatif adalah ranahnya pengawas tenaga kerja dari Provinsi Riau, namun karena pihak pengawas tidak hadir, maka rapat ini kita tunda dan kita agendakan kembali,” tutup Jondri. (Red)
Sumber: Serahati Bu'ulolo
Komentar
Posting Komentar