BANGKINANG, SABTANEWS.COM – Gaoelnews.com – Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan Narkoba jenis sabu-sabu 1 Kilogram di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Rabu (23/7/2025) sekira pukul 21.30 Wib. Ikut hadir Kasat Narkoba Polres Kampar AKP Markus T Sinaga, Kasi Humas Aipda Adi Suryana dan rekan pers lainnya pada hari Kamis (31/7/25) Dalam paparannya, Kapolres Kampar menyampaikan bahwa pengungkapan kasus Narkoba ini merupakan salah satu wujud dari tag line Kapolda Riau, Melindungi Tuah, Menjaga Marwah apa lagi Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau. “Pengungkapan penyalahgunaan Narkoba kali ini merupakan capaian terbesar sepanjang tahun 2025 dengan berat BB seberat ± 1 Kg sabu. Ini sebagai bentuk implementasi dari tagline Kapolda Riau, Melindungi Tuah, Menjaga Marwah,” ungkap Kapolres Kampar. Dilanjutkan Kasat Narkoba Polres Kampar, AKP. Markus Timbul Sinaga mengungkapkan kronologi penangkapan ke dua terduga Pel...
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, dihadiri oleh H. Jondri, sebagai Pimpinan Komisi III, didampingi Wakil Ketua dan Anggota. Sementara itu, perwakilan undangan sendiri dihadiri oleh perwakilan PT. GPH, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dan cabang Pasir Pengaraian, Kadis Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rohul melalui Kabid Tenaga Kerja, Mediator HI serta perwakilan yang membutuhkan sendiri.
Namun Pengawas Tenaga Kerja (Panwasker) Provinsi Riau sebagai salah satu regulator terlihat mangkir dari rapat tanpa pemberitahuan yang jelas. Jondri sendiri sudah memastikan bahwa undangan RDP telah sampai pada Wasnaker Provinsi Riau.
Ketua DPC F Serbundo Kabupaten Rohul, Dorles Simbolon dalam paparannya menyampaikan sepuluh poin permasalahan yang menjadi tuntutan pekerja/buruh pada pimpinan Komisi III antara lain :
1. Upah pokok tidak sesuai UMK.
2. Klaim jaminan kecelakaan kerja belum dibayar.
3. Mutasi dan Demosi.
4. PT. GPH yang mempekerjakan buruh borongan ilegal.
5. PT. GPH tidak memberikan APD dan APK pada buruh Perempuan.
6. Perusahaan tidak memberikan cuti menikah.
7. Kalibrasi dasar panen dan kenaikan premi panen.
8. Status kerja buruh yang tidak jelas.
9. Perusahaan tidak memberikan cuti haid/melahirkan bagi buruh perempuan.
10. Upah per porsi (pemotongan upah pekerja).
Mendengar seluruh poin kesejahteraan buruh tersebut, Pimpinan Komisi III menyatakan tidak ada tuntutan yang berlebihan. “Tidak ada yang berlebihan dari apa yang disampaikan oleh perwakilan pekerja, semuanya bersifat normatif sesuai aturan ketenagakerjaan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh perusahaan,” ungkapnya.
Terakhir Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan pentingnya mendengar paparan normatif dari Wasnaker Provinsi Riau. “Hak normatif adalah ranahnya pengawas tenaga kerja dari Provinsi Riau, namun karena pihak pengawas tidak hadir, maka rapat ini kita tunda dan kita agendakan kembali,” tutup Jondri. (Red)
Sumber: Serahati Bu'ulolo
Komentar
Posting Komentar