SURAKARTA, SABTANEWS.COM - Upaya meningkatkan kenyamanan, ketertiban dan keamanan di Pasar, Babinsa Danukusuman Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta Serda Tito melaksanakan Komsos dengan Bapak Widyo Lurah Pasar Harjodaksino Jln. Yos Sudarso Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Senin pukul 09.00 Wib (17/11/2025). Upaya mewujudkan Keamanan yang kondusif Babinsa kerap kali berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah binaan. Seperti kali ini Komsos dengan Lurah Pasar dengan tujuan menciptakan keamanan Pasar. Lingkungan Pasar yang aman dan nyaman akan mendukung proses jual beli para pedagang yang nyaman. Tutur Serda Tito Tetap waspada sekarang sudah musim penghujan dan karena bangunan pasar ini sudah lama banyak atap seng yang bocor agar selalu dikontrol terutama instalasi listriknya sehingga bisa menyebabkan konsleting dan terjadi kebakaran.”terang Babinsa (Agus Kemplu)
JAKARTA, SABTANEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Tahun 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja pada Selasa (20/5/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya kasus penahanan ijazah oleh perusahaan. Menaker mengatakan, SE tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja," kata Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dalam SE tersebut, pemberi kerja dilarang mensyaratkan maupun menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja atau buruh sebagai jaminan untuk bekerja.
"Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja," lanjutnya.
Yassierli menjelaskan, yang dimaksud dokumen pribadi dalam SE tersebut adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
Berikut poin-poin yang terdapat dalam SE tersebut:
1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
3. Calon pekerja buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;
Pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang.***
Komentar
Posting Komentar