JAKARTA, SABTANEWS.COM - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Sebanyak 19 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai wilayah Indonesia resmi berganti posisi. Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026 tertanggal 12 Januari 2026. Surat keputusan ini ditandatangani atas nama Jaksa Agung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto. Baca Juga Tegas! Jaksa Agung Mutasi 43 Kajari di Indonesia, Salah Satunya Riau, Ini Nama-namanya "Benar (ada mutasi)," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (12/1/2026). Salah satu yang ditunjuk sebagai Kajari ialah Lie Putra Setiawan. Jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ditunjuk sebagai Kepala Kejari Blitar. Berikut Daftar 19 Kajari Baru: 1. Kardono Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya 2. Beni Putra Sebagai Ke...
PALU, SSBTANEWS.COM — Sidang praperadilan yang diajukan oleh jurnalis Berita Morut, Hendly Mangkali, terkait dugaan kriminalisasi terhadap dirinya, mengalami penundaan akibat ketidakhadiran pihak termohon, yakni Polda Sulawesi Tengah (Sulteng). Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palu ini seharusnya menjadi forum untuk menguji keabsahan tindakan kepolisian, namun ketidakhadiran pihak kepolisian menuai sorotan tajam.
Sidang praperadilan ini dipimpin oleh hakim tunggal Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., yang dengan tegas menolak permintaan penundaan dari pihak Polda Sulteng tanpa dasar hukum yang jelas. “Tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menunda sidang ini. Prinsip due process of law harus dijunjung tinggi,” tegas hakim Imanuel dalam persidangan.
Dr. Yanto Iriyanto, S.H., M.H., seorang ahli hukum dari Universitas Nahdlatul Cirebon, menilai ketidakhadiran Polda Sulteng sebagai bentuk pengabaian terhadap proses hukum. "Dalam hukum acara pidana Indonesia, praperadilan adalah hak setiap warga negara untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Ketidakhadiran pihak termohon dapat diartikan sebagai upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," jelasnya.
Indikasi obstruction of justice semakin kuat mengingat Polda Sulteng tidak memberikan alasan sah atas ketidakhadirannya. Publik mencurigai adanya upaya untuk menghindari pengujian hukum atas penetapan status tersangka terhadap Hendly Mangkali, yang dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan dugaan perselingkuhan.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari kalangan jurnalis dan organisasi kebebasan pers. Mereka mengecam dugaan kriminalisasi terhadap Hendly Mangkali, yang dianggap sebagai bentuk represi terhadap kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pengamat menilai kasus ini sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28F UUD 1945 tentang hak atas informasi serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sidang lanjutan praperadilan Hendly Mangkali dijadwalkan akan digelar kembali pada 21 Mei 2025. Publik berharap persidangan ini dapat menjadi momentum bagi penegakan supremasi hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Komentar
Posting Komentar