Setelah Sorotan SPI, PLT Gubri SF Hariyanto Gerak Cepat: “Kalau Pejabat Disdik Takut Media, Mundur Saja

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, akhirnya menanggapi sorotan publik terkait pemasangan Barrier Gate Parking System di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau proyek senilai Rp 353 juta lebih yang telah menuai kritik karena dinilai tidak pantas untuk kantor pelayanan publik.

Usai upacara Hari Guru Nasional di Kantor Gubernur Riau, Selasa (25/11/2025), SF Hariyanto mengaku terkejut mendengar pemasangan portal elektrik tersebut.

“Terima kasih atas informasinya. Nanti segera saya panggil Kadisdik,” ujarnya.

Ia menilai pengamanan seperti itu sama sekali tidak relevan diterapkan di kantor pemerintahan yang harusnya terbuka untuk masyarakat.

“Kantor Gubernur aja terbuka, betul gak? Ini kan terbuka. Kantor pelayanan publik itu jangan mempersulit masyarakat,” kata SF Hariyanto dengan nada menyindir.

Bahkan, SF Hariyanto menegaskan bahwa jika ada pejabat Disdik yang merasa takut berhadapan dengan wartawan, maka sebaiknya mundur dari jabatan.

“Kalau dia takut dikejar wartawan, gak usah jadi Kadis. Mundur aja. Kantor Gubernur aja terbuka kok,” tegasnya.

*Sorotan SPI Terjawab: Sabam Tanjung Sudah Lebih Dulu Kritik Pengamanan Berlebihan Disdik*

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Sabam Tanjung, telah menyoroti betapa berlebihannya pengamanan di lingkungan Disdik Riau. Menurutnya, kantor pendidikan yang mestinya menjadi tempat konsultasi bagi kepala sekolah justru berubah seperti gedung tertutup dengan akses ketat.

Sabam menyebut Disdik Riau telah menjadi salah satu OPD dengan pengamanan bertingkat paling tinggi”di provinsi ini. Ia merinci beberapa lapisan pengamanan yang dinilai tidak wajar:

* Gerbang utama menggunakan portal elektrik.

* Pintu menuju ruang Sekretaris Disdik dan Kadisdik dijaga dua sekuriti perempuan plus akses kunci elektronik.

* Lantai dua dipasang pintu kaca dengan sistem akses elektronik.

* Hampir seluruh gedung dipenuhi CCTV dari pintu masuk sampai ruangan.

Menurut Sabam, kondisi itu justru menjauhkan Disdik dari esensi pelayanan publik.

“Banyak kepala sekolah datang jauh-jauh, tapi pulang kecewa karena tak bisa bertemu pejabat terkait. Ini pelayanan apa?” tegasnya.

Ia juga menyinggung Kabid SMK Riau Taufik Hidayat yang dinilai sering tidak berada di kantor.

“Kalau tidak sanggup bekerja, mundur saja. Jangan korbankan kepala sekolah dan siswa,” tegas Sabam.

*Desak Evaluasi Pejabat Disdik & Transparansi KPK**

Sabam juga mendesak PLT Gubernur untuk **mengevaluasi pejabat Disdik Riau, terutama yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kalau tidak mampu bekerja, mundur saja. Jangan korbankan siswa.”

Ia bahkan meminta KPK segera mengumumkan hasil penggeledahan di Dinas Pendidikan Riau.

“Sudah berapa uang rakyat habis untuk penggeledahan itu? Tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya,” ungkap Sabam dengan nada geram.

*Harapan SPI Terjawab: PLT Gubri Akhirnya Ambil Sikap*

Setelah desakan yang sebelumnya disampaikan SPI, kini pernyataan SF Hariyanto menguatkan bahwa pemerintah provinsi mulai merespon serius persoalan pengamanan berlebihan di Disdik Riau. Sabam Tanjung menilai langkah cepat PLT Gubri merupakan sinyal positif untuk mengembalikan Disdik Riau menjadi OPD yang ramah, transparan, dan terbuka untuk publik

Dengan adanya instruksi langsung dari Gubernur, SPI berharap ada pembenahan total baik dalam pola pelayanan publik, disiplin pejabat, maupun transparansi anggaran dan proyek di tubuh Disdik Riau.