Langsung ke konten utama

Gerakan Suara Keadilan Terus Diserukan 11 Pengurus Cabang PGRI Pekanbaru, Diduga Ketua PGRI Riau Tabrak AD/ART

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  -- Kembali suara keadilan dan kebenaran digaungkan oleh 11 Pengurus Cabang PGRI kota Pekanbaru untuk meminta Arif dan bijaksana kepada ketua PGRI Provinsi Riau yang diduga telah melakukan kekecewaan bagi 11 Pengurus Cabang Pekanbaru, hingga diduga dengan otoriter sepihak melakukan proses pemilihan ketua PGRI kota Pekanbaru tanpa memenuhi unsur administrasi AD/ART PGRI. Kepada media beberapa utusan Pengurus Cabang kota Pekanbaru diskusi ringan dan menyampaikan keluh kesah mereka terhadap kebijakan yang ditempuh pengurus PGRI Riau yang memaksakan kehendak dalam melakukan proses pemilihan ketua PGRI Pekanbaru, dimana dalam proses pemilihan ketua PGRI Pekanbaru yang menjadi syarat mutlak terlebih dahulu memanggil seluruh Pengurus Cabang yang telah terbentuk sebelumnya dan masih aktif memiliki SK kepengurusan. Diduga proses pemanggilan terhadap Pengurus Cabang Pekanbaru tidak pernah dilakukan bahkan penyampaiann beberapa Pengurus Cabang kepada awak media mereka...

Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Percepatan Program Cetak Sawah Nasional


Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Cetak Sawah yang digelar  Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng.

PALANGKA RAYA, SABTANEWS.COM  – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Hal ini seiring dengan peran strategis Kalteng sebagai salah satu provinsi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Cetak Sawah yang digelar  Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Kamis (25/9/2025).

“Kita harus memiliki semangat dan pemahaman yang sama untuk menyukseskan program swasembada pangan, khususnya melalui kegiatan cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalteng,” kata Edy.

Wagub juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan. Ia mengingatkan agar setiap laporan progres dilakukan secara akurat, sesuai kondisi riil di lapangan.

“Kita harus disiplin. Jika capaian hanya 70 persen, maka yang dibayarkan juga harus 70 persen. Jangan sampai ada ketidaksesuaian, karena seluruh proses diawasi oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, program cetak sawah di Kalteng semula ditargetkan seluas 85.000 hektare, kemudian dikontrakkan 66.198 hektare. Setelah perubahan DIPA, target direvisi menjadi 71.041 hektare dan diadendum menjadi 53.631 hektare. Sementara itu, program optimalisasi lahan ditargetkan mencakup 6.482 hektare.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemprov Kalteng berkomitmen penuh dalam mendukung program strategis nasional ini. Wagub juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk turut bersinergi dalam percepatan realisasi program di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menanggapi aksi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi terkait program cetak sawah bertepatan dengan momentum Hari Tani. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang positif.

“Kita ambil sisi positifnya. Aspirasi dari adik-adik mahasiswa menjadi motivasi tambahan bagi kita semua untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan disiplin menyelesaikan program ini,” katanya.

Melalui Rakor ini, Pemprov Kalteng berharap percepatan program cetak sawah dapat berjalan sesuai target, guna mewujudkan Kalteng sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyampaikan bahwa rakor ini sangat penting mengingat waktu penyelesaian program cetak sawah semakin terbatas.

“Jika dihitung secara efektif, waktu yang tersisa hanya sekitar dua bulan setengah untuk menuntaskan seluruh pekerjaan cetak sawah di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Hermanto menjelaskan, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan luasan cetak sawah terbesar di Indonesia tahun 2025, sekaligus menjadi daerah prioritas sesuai arahan Presiden dan Menteri Pertanian. Dari total target cetak sawah nasional di 20 provinsi, sekitar 75 persen berada di empat wilayah: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Merauke.

“Untuk itu, Kalimantan Tengah mendapat atensi khusus dari Presiden dan Menteri Pertanian. Setiap kali bertemu, Presiden selalu menanyakan progres program ini. Maka hari ini kita kumpulkan semua pihak, mulai dari Wakil Gubernur, penyedia hingga pengawas, agar memiliki pemahaman yang sama dan bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program cetak sawah di Kalteng hanya bisa dicapai melalui kolaborasi dan sinergi antarpihak.

“Kita tidak perlu saling menyalahkan atas apa yang terjadi sebelumnya. Yang terpenting saat ini adalah memperbaiki, mengambil langkah nyata di lapangan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan target hingga tuntas 100 persen,” pungkas Hermanto.

Rakor ini turut dihadiri oleh Kajati Kalteng, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol; Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Tin Latifah; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden; Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah; para kepala perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota terkait, Satgas Swasembada Pangan, serta penyedia konstruksi dan pengawas.(Mc.Kalimantan Tengah/Eyv)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...