BLITAR, SABTANEWS.COM – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...
Menanggapi kondisi ini, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengeluarkan pernyataan tegas. Ia memastikan akan menindak tegas pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam pelaksanaan iven budaya tahunan tersebut.
"Yang tak ada izin, kita sikat!" tegas Herry saat usai membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tahun 2025–2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kampar, Rabu (30/7/2025).
Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta menjaga kelestarian Sungai Kuantan menjelang Pacu Jalur yang akan digelar pada 20–24 Agustus 2025, Polda Riau menggelar Operasi Petik Mandiri Kewilayahan.
"Hari ini, Wakapolda dan seluruh pejabat utama berangkat ke Kuansing. Kita kolaborasi dengan TNI, Gubernur Riau, dan Pemerintah Daerah Kuansing untuk mengamankan Pacu Jalur dan membersihkan sungai dari tambang ilegal," tambah Herry.
Lebih jauh, Kapolda menegaskan bahwa penertiban tambang emas ilegal bukan hanya untuk kebutuhan iven Pacu Jalur, tetapi akan dilakukan secara berkelanjutan.
"Ini bukan sekadar demi Pacu Jalur, tapi untuk menjaga lingkungan secara jangka panjang," ujarnya.
Meski sudah banyak penertiban dilakukan, Herry mengaku belum mengetahui jumlah pasti tambang ilegal yang telah ditindak.
Menurutnya, di Kuansing sebenarnya sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang secara hukum dapat dikelola masyarakat, tetapi tetap harus melalui mekanisme dan izin resmi.
"Kami tidak melarang masyarakat menggali potensi alam untuk hidup. Tapi semuanya harus sesuai aturan. Jangan liar dan merusak," tegas Herry lagi.
Menariknya, iven Pacu Jalur tahun ini diperkirakan akan dihadiri tidak hanya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga oleh sejumlah komunitas internasional dan influencer luar negeri.
"Ada youtuber luar negeri dengan puluhan juta pengikut yang akan hadir. Sekali mereka posting, itu bisa mendunia. Karena itu, areal Pacu Jalur harus bersih dan bebas dari aktivitas tambang liar," tutupnya.
Dengan sorotan publik yang semakin besar terhadap isu lingkungan, Polda Riau bertekad mengubah wajah Sungai Kuantan: dari keruh karena tambang emas ilegal menjadi jernih sebagai simbol kearifan lokal dan pelestarian budaya.
Komentar
Posting Komentar