Langsung ke konten utama

Fokus Jaga Stabilitas Harga Dan Pasokan, Dandim 0808 Bersama Forkopimda Kota Blitar Hadiri Zoom Meeting GPM Serentak

BLITAR, SABTANEWS.COM  – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...

UKPBJ Pekanbaru Rapat Koordinasi MCP KPK Area Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025


 UKPBJ Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi di Ruang Serbaguna UKPBJ Kota Pekanbaru Lantai 2 Gedung Utama .

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Menindaklanjuti pedoman MCP KPK Tahun 2025 terhadap pemenuhan pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan progres capaian hasil verifikasi, UKPBJ Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi untuk memaksimalkan data dukung yang menunjang untuk penilaian indikator Pengendalian PBJ pada proyek strategis.

Rapat dihadiri oleh Kepala UKPBJ Kota Pekanbaru Hadi Firmansyah bersama Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL), Inspektorat, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, RSD Madani, Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekanbaru.

Rakor diselenggarakan pada kamis (15/5/2025) di Ruang Serbaguna UKPBJ Kota Pekanbaru Lantai 2 Gedung Utama. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres pemenuhan bukti dukung dari instrumen MCP KPK.

"Fokus utama pembahasan dalam rapat kali ini adalah area pengadaan barang dan jasa, mengingat sektor ini merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi," ujar pria yang akrab disapa Buya.

Ia menjelaskan, MCP KPK Kota Pekanbaru Tahun 2024 memperoleh angka 88,69 persen. Sedangkan Nilai yang diraih oleh Bagian Pengadan Barang dan Jasa berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 100 persen, dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 99 persen.

"Kami ucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan atas support, bantuan serta kerja keras seluruh pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan ini. Alhamdulillah, capaian ini sungguh luar biasa. Indeks 100 yang diraih menunjukkan kerja keras dan komitmen, serta sinergi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi berbagai Indikator MCP Tahun 2024," jelasnya.

Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kinerja pada 2025. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat implementasi MCP guna mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif.

"Capaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks MCP di tahun mendatang," tegas Buya.

Selanjutnya dalam rakor tersebut, dilakukan peninjauan bersama peserta rapat kemudian mengidentifikasi capaian-capaian yang telah terpenuhi, yang sedang dalam proses, serta yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

"Peninjauan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa area yang belum berproses dapat segera ditindaklajuti oleh perangkat daerah terkait," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya langkah tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa di Pekanbaru, dengan memastikan bahwa setiap potensi kerawanan korupsi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik,” jelas Buya.

Buya menegaskan, hal itu bukan hanya tentang memenuhi target nasional, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif.

"Hasil peninjauan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih memerlukan upaya lebih untuk memenuhi standar MCP KPK. Namun, secara keseluruhan, masih banyak indikator yang harus dipenuhi," jelasnya.

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah alat yang dikembangkan oleh KPK untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini dirancang untuk memetakan daerah-daerah yang memerlukan perbaikan sekaligus mendorong transparansi dan integritas di sektor pemerintahan.

"Dengan skor MCP yang terus meningkat, Kota Pekanbaru Khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...