TTU, SABTANEWS.COM -- Pada Rabu, 10 Juli 2025, Pos Nilulat yang dipimpin oleh Wadanpos Sertu Kukuh Dwi P. bersama dua anggota pos melaksanakan kegiatan pelatihan pupuk kompos di Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kegiatan ini didampingi oleh perangkat kecamatan, perangkat desa, serta Dinas Pertanian Kabupaten TTU. Warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pelatihan ini merasa bersyukur, terutama mengingat langkanya pupuk pabrik serta harganya yang semakin mahal. Dengan adanya pelatihan ini, mereka belajar cara memproduksi pupuk organik yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk beralih ke pupuk organik, yang dapat meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Pelatihan ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pertanian dan kesejahteraan di daerah perbatasan. (Pen Yonarhanud 15/DBY)
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Ruspal Simarmata, Senin (9/9/2024).
“Akhir-akhir ini kita tahu banyak terjadi tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Banyak media dan masyarakat yang berlomba untuk memberitakan kasus ini tanpa memfilter informasi apa yang bisa dan tidak bisa untuk dibagikan,” katanya.
Dengan digitalisasi yang ada, lanjut Ruspal, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui identitas korban dan pelaku, mengetahui alamat rumahnya, bahkan mencari foto dan media sosialnya.
“Karena itu, DP3AP2KB Kabupaten Dairi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menyebutkan, menyebarkan, dan menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan asusila yang masih berada di bawah umur. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 untuk merahasiakan identitas korban serta kode etik jurnalis pada pasal 5 untuk tidak menyebarkan identitas korban kejahatan susila,” katanya.
“Dalam kasus asusila seperti ini, yang menjadi prioritas kita adalah pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan. Dan bagi pelaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar