JAKARTA, SABTANEWS.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan dugaan pembalakan liar di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Menurut Sigit, penyidik telah menaikkan status perkara tersebut dan kini telah menetapkan satu tersangka atas aktivitas ilegal yang disebut berkontribusi terhadap terjadinya banjir di wilayah tersebut. Kita bentuk Satgas di Tapanuli kemarin kita sudah naikan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan, ujar Sigit, Jumat 12 Desember 2025. Meski demikian, mantan Kapolda Banten itu belum mengungkap identitas pelaku. Ia menegaskan bahwa tim penyidik masih bekerja mendalami temuan di lapangan. “Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan krn satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut,” ucapnya. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus dugaan illegal logging di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Anggoli, S...
Dok foto " Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution di dampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Raja Hendra Saputra dan Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Firmansyah Eka Putra saat Interview Penilaian Penerapan SPBE di Pemerintahan Kota Pekanbaru
PEKANBARU, SABTANEWS.CO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan penilaian interview dalam rangka evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru 2023.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Pekanbaru didampingi Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan Setdako Pekanbaru yang juga selaku ketua Tim SmartCity Pekanbaru, Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Kepala OPD serta PIC SPBE dari perangkat daerah Kota Pekanbaru.
Sementara tim asesor eksternal Kemenpan RB dihadiri oleh Tony Dwi Susanto (ITS) dan Ilham Nur Alfian (UnAir). Keduanya bertugas mengkonfirmasi seluruh evidence dari penilaian mandiri yang telah dientrikan ke dalam sistem pada Juli lalu.
Secara sederhana, indeks SPBE menggambarkan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi sehingga pengambilan kebijakan oleh pemerintah senantiasa berdasarakan data kompleks yang akurat.
"good data, good decision maka good result. Nah data-data tersebut disupplay dari penerapan SPBE," ujar salah seorang Assesor itu.
Lebih jauh, tim assesor mengatakan bahwa nilai indeks SPBE dari 47 indikator tersebut dapat dijadikan sebagai potret, panduan sekaligus motivasi dalam penerapan SPBE di Kota Pekanbaru.
"Untuk kita ketahui bersama, bahwa indeks SPBE akan memengaruhi indeks RB yang selanjutnya dapat mempengaruhi insentif daerah," terang Tony.
Sementara itu, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan SPBE merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsive terhadap kebutuh masyarakat Kota Pekanbaru.
"Sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden, digitalisasi merupakan salah satu reformasi birokrasi yang kita inginkan. Terhadap apa yang telah kita jalankan, jelas SPBE memberikan manfaat berupa akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat serta penghematan waktu dan biaya," jelas Indra.
Sebagai informasi, penilaian mandiri indeks SPBE Pemerintah Kota Pekanbaru di tahun 2022 adalah 3,4 dengan penilaian eksternal 2,8. Adapun penilain mandiri di tahun 2023 adalah 3,68.
"Harapan kami tentu untuk tahun ini bisa meningkat, karena berdasarkan penilaian mandiri kita juga meningkat,” pungkas Indra.
Dalam interview tersebut terdapat beberapa indikator yang didalami untuk diverifikasi dan koreksi kembali bila mungkin terdapat evidence lainnya yang dapat menguatkan penilaian indeks SPBE. (Kominfo10/RD5)
Komentar
Posting Komentar