Padang Lawas Utara , SABTANEWS.COM – Satgas Kodim 0212/Tapanuli Selatan (TS) melaksanakan pembangunan jembatan gantung di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (16/1/2026). Pembangunan ini dilakukan untuk memulihkan akses penghubung antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat kerusakan jembatan lama. Jembatan gantung tersebut memiliki panjang sekitar 80 meter dengan lebar 2 meter. Infrastruktur ini menjadi jalur vital yang menghubungkan Desa Rondaman dengan sejumlah wilayah, yakni Desa Batanggogar, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dusun Kampung Tempel Desa Siancimun, Desa Hutabaru Nangka, serta Desa Sihopuk di Kecamatan Halongonan, Kabupaten Paluta. Sebelumnya, jembatan gantung di lokasi tersebut mengalami kerusakan berat akibat faktor usia dan termakan waktu. Kondisi tersebut membahayakan keselamatan warga dan menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial, sehingga diperlukan ...
DUMAI, PEKANBARU , SABTANEWS.COM - Pj. Sekda Riau M. Job Kurniawan, memimpin rapat progres terkait rencana pengadaan tanah untuk kegiatan buffer zone (zona penyangga) PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Senin (25/8/2025).
Pertemuan penting ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kantor Gubernur Riau yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Dumai H. Paisal SKM., MARS sebagai langkah koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pihak PT. KPI RU II Dumai.
Rapat ini berfokus pada progress pendataan awal kegiatan pengadaan tanah utk bufferzone PT. KPI RU II yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur. Kehadiran Wali Kota Dumai menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memastikan proses ini berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat setempat.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, yang memimpin jalannya rapat. Hadir pula Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Muhammad Mufarizal, Camat Dumai Timur Zainur, Lurah Tanjung Palas Untung Efendi, perwakilan PT. KPI RU II Dumai, serta Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk kegiatan buffer zone PT. KPI RU II Dumai.
Dalam sambutannya, Wali Kota H. Paisal menyampaikan bahwa tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh proses pengadaan tanah berjalan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan operasional perusahaan serta hak-hak masyarakat yang terdampak.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan pengadaan tanah bufferzone ini dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Rapat ini adalah wadah kita bersama untuk berdialog secara terbuka dan mencari titik temu yang adil bagi semua pihak," ujar Wali Kota.
Orang nomor satu Dumai juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan.
"Kami berharap, rapat ini menjadi landasan kuat untuk mempercepat proses pengadaan tanah sambil tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial," tutur H Paisal.
Di sisi lain, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah dalam menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan buffer zone ini.
"Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Job Kurniawan.
Dalam diskusi, pihak PT. KPI RU II Dumai memberikan penjelasan rinci, laporan progres terkini, termasuk tahapan yang telah dan akan dilaksanakan.
Muhammad Mufarizal selaku Kepala Dispertaru Dumai mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan harmonis dengan lingkungan sosial.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi setiap langkah, memastikan semua aspek, baik teknis maupun sosial, telah dipertimbangkan dengan matang.
"Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi komprehensif yang transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat," pungkasnya.
(MediaCenterDumai/RRA)
Komentar
Posting Komentar