PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2026/2027 dipastikan mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah penggunaan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam Seleksi Jalur Prestasi SPMB 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk memperkuat prinsip objektivitas dan meritokrasi dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Sekretaris Umum DPP Solidaristas Pers Indonesia (SPI), Sabam Tanjung, menyambut baik perubahan sistem tersebut. Menurutnya, pemanfaatan nilai TKA dalam jalur prestasi dapat meminimalisir penilaian yang bersifat subjektif serta memperluas kesempatan bagi peserta didik berprestasi dari berbagai latar belakang daerah dan sekolah. “Perubahan ini patut diapresiasi karena menempatkan prestasi akademik pada ukuran yang lebih terstandar. Nilai TKA bisa menjadi instrumen penilaian yang lebih adil dan transparan dalam menjaring calon mahasiswa,” ujar Sabam Tanjung. Ia menilai...
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas)Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025). BPMI Setpres
JAKARTA, SABTANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas)Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Rapat ini membahas evaluasi program ekonomi 2025 yang masih berjalan serta menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama dalam rapat adalah program elektrifikasi desa.
“Hingga kini masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Targetnya semua selesai pada 2029–2030,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan untuk mempercepat realisasi program.
“Bapak Presiden memerintahkan langsung menganggarkan, karena ini urusan rakyat kecil. Tidak bisa hanya dihitung dari sisi ekonomi, tetapi harus dilihat sebagai kewajiban negara,” tegasnya.
Selain elektrifikasi desa, rapat terbatas juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan sistem pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi.
“Kita nanti berbasis komunitas, dengan pengendalian diesel sampai level diesel-7 atau diesel-8. Kontrol dilakukan melalui kuota dengan data tunggal BPS. Teknisnya akan dibahas setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.
Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.
(BPMI Setpres)
Komentar
Posting Komentar