INHU, SABTANEWS.COM – Polres Indragiri Hilir turut merayakan Hari Juang TNI Angkatan Darat dengan penuh semangat! AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., selaku Kapolres Indragiri Hilir, memimpin seluruh staf dan Bhayangkari Polres Inhil dalam mengucapkan Selamat Hari Juang TNI AD yang diperingati setiap tanggal 15 Desember 2025. Mengusung tema “TNI AD Manunggal dengan Rakyat untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera, dan Maju”, AKBP Farouk Oktora menegaskan kembali komitmen Polres Indragiri Hilir untuk terus mempererat sinergitas dengan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta turut serta dalam membangun kemajuan bangsa. “Semoga sinergitas TNI-Polri semakin solid dalam menjaga kedaulatan NKRI, memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera,” ungkap AKBP Farouk Oktora dengan nada penuh keyakinan. Tak lupa, AKBP Farouk Oktora men...
Ilustrasi: Sejumlah warga penerima bantuan antre menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten, Serang, Banten, Selasa (25/2/2025). Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH pada tahun 2025 sebesar Rp28,7 triliun dengan target penerima sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat meringankan beban ekonomi keluarga.(ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/nz)
JAKARTA, SABTANEWA.COM - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut positif rencana penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk merevolusi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Mensos, langkah itu dinilai sebagai terobosan penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Mensos Saifullah Yusuf, menanggapi masih tingginya tingkat ketidakakuratan dalam program bansos yang ada.
"Sebab selama ini ditengarai, bahkan data menunjukkan, program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Jakarta, Selasa (26/8).
Untuk memperbaiki hal itu, pemerintah mengembangkan layanan berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Secara terpisah, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah akan memulai penerapan perdana digitalisasi bansos pada September 2025 mendatang.
Wilayah pertama yang akan menjadi percontohan atau pilot project adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
"Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri," ujar Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Sistem Digital Publinfrastructure itu dirancang dengan sejumlah keunggulan utama. Pertama, untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan signifikan menekan inclusion error (penerima yang tidak berhak) dan exclusion error (warga berhak yang justru terabaikan).
Kedua, sistem ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas seluruh proses penyaluran. Masyarakat juga akan dimudahkan dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses back end yang canggih akan berjalan secara otomatis dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data dari berbagai lembaga secara terintegrasi.
Data dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bank-bank Himbara di bawah koordinasi Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan digunakan untuk memastikan keakuratan data penerima.
Komentar
Posting Komentar