Langsung ke konten utama

Polda Jateng Resmi Gelar Operasi Patuh Candi 2025 Selama 14 Hari, Ingat Pelanggaran Ini Jadi Sasaran Utama

JATENG, SABTANEWS.COM -- Polda Jateng melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2025 sebagai tanda dimulainya operasi kewilayahan yang dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 14-27 Juli 2025. Apel yang dipimpin oleh Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adhyasastra ini digelar di Lapangan Mapolda Jateng pada hari Senin, (14/7/2025) pagi. Kegiatan apel diikuti oleh seluruh personil Satgas dan Subsatgas yang tergabung dalam operasi dan perwakilan dari Dishub Propinsi Jawa Tengah. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh PJU Polda Jateng dan sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi terkait.   Dalam arahannya dihadapan peserta apel, Dirlantas menyebut bahwa kegiatan operasi yang bertemakan “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas” ini digelar dalam rangka cipta kondisi keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. “Operasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan menekan angka fatalitas korban akibat laka ...

Siapakah Penikmat Plang Reklame Siluman Selama ini ? Bapenda Pekanbaru dan Dinas DPMPTSP Harus Berani Jujur, APH Layak Mengusut Tuntas


PEKANBARU, SABTANEWS.COM  -- Kerja keras Satuan Polis Pamong Praja ( Satpol PP ) dalam penindakan penertiban plang Reklame Ilegal ( versi Pemko Pekanbaru ) di kota Pekanbaru menimbulkan pro dan kontra. Belum jelas dasar hukum dan anggaran atas penertiban ratusan plang reklame yang di turunkan pihak satpol PP Pekanbaru.

Bahkan setelah penertiban ratusan plang reklame, terhendus kabar Pemko Pekanbaru akan melakukan pelelangan atas ratusan plang reklame tersebut. Paling yang di tertibkan mula dari versi kecil, menengah dan besar. Bahkan ukuran terkecil satu plang reklame ditafsir media ini sekitar 40 kg bahkan untuk versi besar ukuran plang reklame sekitar 100 sampai 200 kg.

Publikasi sebelumnya di media online maupun media cetak, pihak Pemko Pekanbaru dan Satpol PP dengan lantang mengatakan plang reklame yang di eksekusi satpol PP Pekanbaru dinyatakan ilegal atau dengan bahasa administrasinya tidak ter register di Bapenda Pekanbaru dan dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint

Media ini menduga banyak pihak yang ikut berperan terkait bebasnya berdiri plang reklame selama ini. Bahkan pemilik kewenagan yaitu dinas DPMPTSP dan Bapenda Pekanabaru diduga ikut menikmati ratusan plang reklame di kota Pekanbaru.  Sangat tidak logika ratusan plang reklame ilegal yang ukurannya sangat besar berdiri tegak di kota Pekanbaru. 

Minta Tegas Walikota Pekanbaru 

Tak luput, media ini meminta dengan tegas agar Walikota Pekanbaru Agung Nugroho untuk memanggil da meminta pertanggungjawaban kepala dinas DPMPTSP atas nama Akmal Khizairi dan manta kaban Bapenda Pekanbaru Alek Kurniawan.

Rabu ( 11/6/2025) mencoba menyambangi plt kaban Bapenda Pekanbaru, menunggu 3 jam jam didepan ruangannya Tengku Deni ( Plt kaban Bapenda Pekanbaru) enggan untuk menerima kehadiran awak media. Media ini berharap pihak APH sudah layak untuk mengusut tuntas siapa dalang penikmat plang reklame ilegal di kota Pekanbaru.

Berikut ketegasan sangsi Jika plang reklame di Pekanbaru dipasang tanpa izin, sanksi hukum yang mungkin dikenakan meliputi: 

" Administratif:

' Peringatan tertulis.

' Surat teguran.

' Pembongkaran reklame yang tidak berizin.

Denda administratif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kota Pekanbaru.

Pidana:

Dalam kasus tertentu, jika pelanggaran dianggap sangat serius atau berulang, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Lebih detailnya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk menertibkan reklame yang tidak berizin. Jika ditemukan reklame yang tidak memiliki izin, petugas bisa melakukan tindakan tegas seperti pembongkaran dan pengusutan lebih lanjut untuk menentukan sanksi yang sesuai. 

Peraturan terkait:

Peraturan daerah terkait reklame biasanya mengatur tentang kewajiban memiliki izin, persyaratan perizinan, dan sanksi bagi pelanggaran. Pelaku reklame wajib mematuhi peraturan daerah tersebut untuk menghindari sanksi hukum.

Dinas DPMPTSP juga terlibat pembiaran terhadap plang reklame ilegal selama ini berikut Proses terkait mengurus perizinan reklame di Kota Pekanbaru umumnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Persiapan Dokumen:

Data Diri/Badan Usaha:

KTP/NPWP (untuk perorangan) atau Akta Pendirian/Surat Izin Usaha (untuk badan usaha).

Dokumen Reklame:

Denah lokasi, foto reklame yang akan dipasang (jika ada), serta perhitungan konstruksi (jika diperlukan).

Dokumen Lainnya:

Surat pernyataan kelayakan konstruksi, surat pernyataan tidak berubah bentuk, bukti sewa lahan (jika lahan milik swasta), dan IMB (jika reklame memiliki luas atau ketinggian tertentu). 

2. Pendaftaran:

Pendaftaran Online:

Jika tersedia, Anda bisa mendaftar perizinan reklame melalui portal perizinan online Kota Pekanbaru (misalnya, https://perizinan.pekanbaru.go.id/.

Pendaftaran Langsung:

Anda juga bisa mendaftar secara langsung di kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap) Kota Pekanbaru. 

3. Pemenuhan Persyaratan:

Mengisi Formulir:

Isi formulir pendaftaran yang sesuai dengan jenis izin reklame yang Anda ajukan.

Melampirkan Dokumen:

Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan dilampirkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pembayaran Retribusi:

Jika ada retribusi yang perlu dibayarkan, bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Verifikasi dan Evaluasi:

Verifikasi Administrasi:

DPMPTSP akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen yang Anda ajukan.

Evaluasi Teknis:

Reklame akan dievaluasi secara teknis oleh tim teknis terkait, misalnya terkait kelayakan konstruksi dan dampak terhadap lingkungan. 

5. Penerbitan Izin:

Penerbitan Izin: Jika semua persyaratan terpenuhi, DPMPTSP akan menerbitkan izin reklame yang sesuai.

Pengambilan Izin: Anda bisa mengambil izin reklame yang sudah diterbitkan di kantor DPMPTSP.

6. Pemasangan dan Pemeliharaan:

Pemasangan:

Setelah mendapatkan izin, reklame bisa dipasang dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Pemeliharaan:

Reklame harus dipelihara dengan baik agar tetap layak dan sesuai dengan izin yang diberikan.

Catatan:

Proses pengurusan perizinan reklame dapat bervariasi tergantung pada jenis reklame, lokasi pemasangan, dan persyaratan yang ditetapkan.

Untuk informasi lebih detail, sebaiknya Anda berkonsultasi langsung dengan DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...