Belakangan gonjang-ganjing makin hot lantaran isu makin merebak kepada salah seorang oknum dibagian keuangan yang diduga memiliki puluhan rumah kontarakan yang nilainya miliyaran.
Isu inipun mengundang perhatian para tenaga pendidik di sana agar pihak Kejaksaan Rohul juga turut mengusut asal-usul duit membangun rumah kontarakan ini. Jika memang sumbernya halal ya sudah, biar jangan jadi fitnah, tapi kalau dari hasil penyalahgunaan dana BOS, harus diproses secara hukum.
Para guru di sekolah ini jengkel karena mereka yang mengaku tidak tahu apa-apa terkait pengelolaan dan praktik mark-up anggaran pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMAN I Ujungbatu kini malah terseret-seret hingga mereka merasa terganggu nama baiknya.
Beberapa guru mengaku telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ke kantor Camat Ujungbatu terkait isu dugaan “korupsi berjamaah” yang disebut-sebut dilaporkan oleh pihak manajemen sekolah.
Para guru menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan atau pengelolaan anggaran, melainkan hanya menerima pembayaran setelah kegiatan berlangsung, berdasarkan informasi yang diberikan bendahara.
“Kami hanya menerima honor setelah kegiatan berlangsung. Tidak pernah tahu berapa anggaran yang diajukan, apalagi terlibat menyusun laporan,” ungkap salah satu guru yang turut diperiksa.
Guru-guru merasa nama baik mereka tercemar akibat dilibatkan dalam laporan dugaan penyalahgunaan dana yang menurut mereka disusun tanpa partisipasi mereka. Mereka menduga, laporan keuangan yang menjadi dasar dugaan tersebut telah dimanipulasi oleh oknum di lingkup manajemen sekolah.
“Yang membuat kami kecewa, laporan itu seolah-olah kami ikut bertanggung jawab. Padahal kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS,” ujar guru lainnya.
Situasi diperkeruh dengan beredarnya kabar bahwa guru-guru diminta mengganti dana yang telah mereka terima, lantaran dianggap tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Padahal, menurut pengakuan para guru, dana tersebut diterima sesuai arahan, tanpa akses terhadap juknis atau dokumen anggaran. (Tim)
Advertisement
