PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Pasca penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rencana pelaksanaan assessment atau open bidding untuk jabatan kepala SMA dan SMK negeri di Riau kini menuai kritik tajam. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sri Pekanbaru, Maulana Ikhsan, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau agar membatalkan rencana tersebut, karena dinilai bertentangan dengan aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Kalau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, kepala sekolah bukan jabatan struktural yang bisa dilelang. Itu tugas tambahan bagi guru yang telah lulus diklat dan uji kompetensi. Jadi kalau dipaksakan, jelas menyalahi aturan,” tegas Maulana di Pekanbaru, Sabtu (8/11/2025). Maulana juga meminta Penjabat (Plt) Gubernur Riau Sofyan Fransyata Hariyanto (S.F. Hariyanto) untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan Riau guna meminta penjelasan resmi te...
Supervisi PKK Di Kecamatan Sidikalang, Ketua TP PKK Dairi : Pemahaman Tentang PKK Perlu Ditingkatkan
Dalam sambutannya, Romy Mariani Eddy Berutu mengatakan dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK selama 4 tahun, PKK desa maupun kecamatan kurang optimal menjalankan tugas dengan baik karena minimnya anggaran. Oleh karena itu Romy Mariani berharap kepada instansi terkait yang menaungi PKK, terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada Kepala Desa akan pentingnya peran PKK dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan PKK mendukung program pembangunan di desa maupun kecamatan serta kabupaten yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang sudah ditentukan harus dikelola dengan baik. PKK tidak hanya kegiatan arisan saja, namun program yang sesungguhnya adalah program yang ada kaitannya dengan pembangunan di desa maupun kecamatan. Salah satu pembangunannya adalah pembangunan keluarga yang merupakan bagian terkecil dalam masyarakat. Saya banyak turun ke desa, namun masih banyak yang belum paham tentang PKK,” kata Romy Mariani Eddy Berutu.
Dengan adanya supervisi ini, Ketua PKK Romy Mariani harapkan akan menjadi semangat baru dalam mewujudkan program PKK. Melalui 10 program PKK, dapat menjadi motor penggerak utama bersama dengan pemerintah dan stake holder dalam mewujudkan pembangunan. “Tahun 2024 ini PKK Kabupaten akan intens untuk melakukan pembinaan ke kecamatan maupun desa, tidak akan ada perlombaan desa seperti yang dilaksanakan di tahun sebelumnya,” ucap Romy Mariani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tony Malau mengatakan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan PKK baik kecamatan maupun desa, tetunya harus di dukung oleh anggaran. Dengan anggaran yang cukup, Simon Tony katakan anggota PKK dapat berkreasi untuk menjalankan programnya. “Ada manfaat dan progres yang berdampak kepada masyarakat dari kegiatan PKK ini, salah satu dampaknya adalah kesejahteraan meningkat secara perlahan. Sebagai instansi pembina, Dinas PMD selalu hadir dalam setiap pembinaan PKak untuk memberikan dukungan terhadap PKK,” kata Kepala Dinas PMD.
Turut hadir dalam supervisi yakni Camat Sidikalang Abdimar Tamba, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidikalang Tiodora Abdimar Tamba, Ketua Pokja IV Imelda Purba. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar