Berdasarkan lampiran undangan yang beredar, pertemuan tersebut dalam rangka pengumpulan data naskah akademik dan Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kota Duri.
BENGKALIS, SABTANEWS.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama sembilan orang tim dari Pusat Perancangan Undang-undang Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI melakukan pertemuan di Gedung Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/9/2023).
Berdasarkan lampiran undangan yang beredar, pertemuan tersebut dalam rangka pengumpulan data naskah akademik dan Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kota Duri.
Solihin, Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMP3T-NKRI) menyatakan dukungan penuh kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan pembentukan Kota Duri.
"Kita juga mendukung penuh upaya perjuangan rekan-rekan Tim Kota Duri yang diketuai Iwan Basri yang turut hadir pada pertemuan tersebut. Dengan terbentuknya Kota Duri akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menjadi aspirasi masyarakat Duri untuk memekarkan Duri dari Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.
Lanjut solihin, Jika dibutuhkan Aliansi Masyarakat Peduli Penyelematan Pulau-pulau Kecil Terluar yang juga saat ini mewakili aspirasi 47 desa di Pulau Bengkalis meminta segera disahkannya Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-kecil Terluar siap menyampaikan aspirasi di depan umum mendukung sepenuhnya perjuangan kawan kawan di Duri.
"Mudah mudahan kali ini upaya mereka tidak terkendala dan berjalan dgn mulus," tutup Solihin.
Sumber satuju.com
