SABTANEWS COM - DAIRI - Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga menutup Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Senin (7/7/2025) di Balai Budaya Sidikalang. Dalam sambutannya menyampaikan, ada 3 prioritas yang harus dimasukkan juga dalam RPJMD Kabupaten Dairi, yaitu swasembada energi listrik, swasembada pangan dan swasembada air “Swasembada listrik sudah dipastikan akan bertambah di Dairi. Kami sudah cek kesiapan itu, dan semua Kabupaten Dairi akan dialiri listrik. Swasembada air juga kita cukup, dan sudah terbukti kita lakukan kerjasama dengan LSM asing seperti yang di desa Dolok Tolong, seperti ini akan terus kita kembangkan. Untuk swasembada pangan, yaitu masalah irigasi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita dapatkan anggaran yang lebih besar agar dapat kuta kelola sebaik mungkin,” Ujarnya Namun demikian dikatakan Vickner, walaupun saat ini anggaran tidak memadai, semua OPD di Kabupaten Dairi diharapkan jangan cengeng, dan tunjukkan ...
Berdasarkan lampiran undangan yang beredar, pertemuan tersebut dalam rangka pengumpulan data naskah akademik dan Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kota Duri.
BENGKALIS, SABTANEWS.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama sembilan orang tim dari Pusat Perancangan Undang-undang Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI melakukan pertemuan di Gedung Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/9/2023).
Berdasarkan lampiran undangan yang beredar, pertemuan tersebut dalam rangka pengumpulan data naskah akademik dan Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kota Duri.
Solihin, Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau-pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMP3T-NKRI) menyatakan dukungan penuh kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan pembentukan Kota Duri.
"Kita juga mendukung penuh upaya perjuangan rekan-rekan Tim Kota Duri yang diketuai Iwan Basri yang turut hadir pada pertemuan tersebut. Dengan terbentuknya Kota Duri akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menjadi aspirasi masyarakat Duri untuk memekarkan Duri dari Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.
Lanjut solihin, Jika dibutuhkan Aliansi Masyarakat Peduli Penyelematan Pulau-pulau Kecil Terluar yang juga saat ini mewakili aspirasi 47 desa di Pulau Bengkalis meminta segera disahkannya Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-kecil Terluar siap menyampaikan aspirasi di depan umum mendukung sepenuhnya perjuangan kawan kawan di Duri.
"Mudah mudahan kali ini upaya mereka tidak terkendala dan berjalan dgn mulus," tutup Solihin.
Sumber satuju.com
Komentar
Posting Komentar