Wamendagri Ribka: Pemerintah Pusat Berkomitmen Perbatasan Papua Harus Jadi Mesin Ekonomi
Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN), menurut dia, harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar simbol kedaulatan.
Hal itu disampaikan Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pembangunan PLBN disertai skema percepatan ekonomi yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan daerah.
“Pembangunan perbatasan harus berdampak langsung pada ekonomi masyarakat setempat,” ujar Ribka.
Ribka menjelaskan, Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, termasuk di wilayah Papua.
Penyesuaian skala prioritas menjadi kunci agar pembangunan sejalan dengan karakter dan kebutuhan daerah perbatasan.
Ia menilai kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam konteks Papua sebagai wilayah otonomi khusus.
Dukungan regulasi dari DPR dinilai penting guna mempercepat transformasi ekonomi di kawasan perbatasan yang menjadi beranda terdepan negara.
Usai pertemuan, rombongan dijadwalkan meninjau langsung wilayah perbatasan guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung pembangunan.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua.
Komentar
Posting Komentar