Sabam Tanjung (SPI): Jangan Biarkan Anggaran Ratusan Miliar Bisu — Gedung Jantung Riau Harus Difungsikan

PEKANBARU, SABTANEWA.COM  --“Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia (SPI), melalui saya Sabam Tanjung selaku Sekretaris Umum, mendesak kepada Bapak SF Harianto selaku Plt Gubernur Riau untuk segera mengambil tindakan tegas dan konkret menyelesaikan persoalan mangkraknya pembangunan RSUD Arifin Achmad (AA) terutama gedung Pelayanan Jantung Terpadu. 

Kondisi saat ini sangat memprihatinkan: meskipun proyek dimulai pada 2022 dengan dukungan anggaran APBN/DAK, gedung belum selesai, dan peralatan medis senilai belasan miliar rupiah justru terlantar di rumah sakit tanpa bisa dimanfaatkan.

Padahal, masyarakat Riau  khususnya dari daerah luar kota besar seperti Pekanbaru  sangat berharap bahwa fasilitas pelayanan kesehatan khusus jantung tersedia di provinsi ini, agar tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk berobat. 

SPI melihat mangkraknya proyek ini sebagai kegagalan penataan pelayanan kesehatan publik, dan menyatakan bahwa anggaran dan fasilitas seharusnya memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan mubazir.

*Kami mendesak Plt Gubernur, bersama semua pihak terkait, untuk:*

* segera menyelesaikan pembangunan gedung jantung  termasuk selesaikan konstruksi dan rehabilitasi fisik gedung yang masih terbengkalai;

* memastikan peralatan medis yang sudah dibeli segera dioptimalkan dan bisa digunakan melayani pasien;

* membuka akses layanan jantung terpadu secara maksimal bagi masyarakat Riau, termasuk di daerah-daerah  tanpa harus lagi rujuk ke luar Riau;

* menerapkan transparansi dan akuntabilitas anggaran agar rakyat tahu kemana dana publik diarahkan serta melakukan audit bila perlu;

SPI menegaskan, rakyat Riau layak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan bermartabat. Kami berharap Plt Gubernur menunjukkan keberpihakan dan komitmen yang serius terhadap hak rakyat atas kemudahan akses kesehatan.

Jika perlu, dorong penyelesaian cepat proyek ini adalah bagian dari amanat moral dan tanggung jawab pemerintahan.”