Langsung ke konten utama

Polsek Singingi dan Media Patrolikriminal86.com Gelar Jumat Berkah : Sinergi dalam Kebaikan

Muara Lembu, Kuantan Singingi, SABTANEWS.COM -  Polsek Singingi bersama Media Patrolikriminal86.com menggelar kegiatan Jumat Berkah bagi masyarakat kurang mampu pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Singingi. Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Raden Ricky Pratiningrat, SIK., MH., melalui Kapolsek Singingi Iptu Azhari, SH., menyatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Kami selalu berupaya untuk berbagi dengan sesama, karena berbagi itu indah," ujar Kapolsek Singingi Iptu Azhari, SH., melalui Kanit Reskrim IPDA Hezly Heran Irmondo Panjaitan, SH. Bantuan ini terselenggara berkat partisipasi aktif dari anggota Polsek Singingi. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, dan sembako lainnya. Sasaran Jumat Berkah kali ini adalah warga yang berada di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi. Salah satu penerima bantuan adalah Bapak Nursal yang berdomisili di RW/...

Kejari Inhu Tetapkan Sembilan Tersangka Perkara Koupsi Pengelolaan Keuangan Daerah BPR Indra Arta


PEKANBARU, SABTANEWS.COM -  Tim Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menetapkan 9 (Sembilan) orang Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024, yaitu :

1. SA selaku Direktur Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 s.d Sekarang, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.806/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

2. AB selaku Pejabat Eksekutif Kredit Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.807/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

3. ZAL, Selaku Account Officer Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.808/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

4. KHD Selaku Account Officer Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.809/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

5. SS Selaku Account Officer Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.810/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

6. RRP Selaku Account Officer Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.812/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

7. THP Selaku Account Officer Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.813/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

8. RHS selaku Teller dan Kasir Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.815/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

9. KH Selaku Debitur yang melakukan Pinjaman di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-TSK.814/L.4.12/Fd.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

Adapun kasus posisi singkat perkara ini, yaitu :

Para Tersangka baik dengan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kewenangannya masing-masing melakukan Pemberian Kredit Kepada Debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian kredit atas nama orang lain, agunan yang berbeda dengan nama Debitur, agunan yang tidak diikatkan dengan hak tanggungan, tidak dilakukan survei terhadap pengajuan kredit dan agunan, pemberian kredit di atas nilai agunan, pemberian kredit terhadap debitur yang bermasalah, pengambilan deposito nasabah tanpa persetujuan nasabah, tidak dilakukan pengambil alihan agunan terdapat kredit yang berkategori macet dan hapus buku.

Terhadap pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ini menyebabkan kredit macet sejumlah 93 orang Debitur dan hapus buku sebanyak 75 orang Debitur yang diduga menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp. 15 Milyar Rupiah.

Adapun peran masing-masing Tersangka dalam perkara ini, yaitu :

1. Tersangka SA menyetujui pemberian kredit kepada Debitur padahal diketahui bahwa pengajuan Kredit tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku, sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

2. Tersangka AB menyetujui pemberian kredit kepada Debitur padahal diketahui bahwa pengajuan Kredit tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku, sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

3. Tersangka ZAL, tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

4. Tersangka KHD tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

5. Tersangka SS tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

6. Tersangka RRP tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

7. Tersangka THP tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Account Officer dalam proses pengajuan kredit serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga menyebabkan Kredit yang diberikan tersebut Macet dan pada Akhirnya terdapat pula Kredit yang Hapus Buku

8. Tersangka RHS melakukan pencairan atau pengambilan deposito tanpa persetujuan Nasabah di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan

9. Tersangka KH bekerjasama dengan Account Officer melakukan pencairan pinjaman di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan nama orang lain.

Untuk mempercepat proses Penyidikan, selanjutnya terhadap 9 (Sembilan) Tersangka tersebut dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Rengat untuk 20 hari kedepan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing:

– Tersangka SA, Nomor: SPRINT.Han-816/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka AB, Nomor: SPRINT.Han-817/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka ZAL,Nomor:SPRINT.Han-818/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka KHD, Nomor: SPRINT.Han-819/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka SS, Nomor: SPRINT.Han-820/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka RRP, Nomor: SPRINT.Han-821/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka THP, Nomor: SPRINT.Han-822/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka RHS, Nomor: SPRINT.Han-824/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

– Tersangka KH, Nomor : SPRINT.Han-823/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025

Para Tersangka diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebelum dilakukan penahanan 9 (sembilan) orang Tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil dinyatakan sehat. (Suwandi)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...