BLITAR, SABTANEWS.COM – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...
Talkshow yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Riau yang diwakili Kasi. Penegakan Hukum
L DLHK Riau, Agus Suryoko, S.H.,M.H dihadiri Ketua Umum (Ketum) DPP-SPKN, Jetro Sibarani, S.H.,M.H, Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans Sibarani, Kapolda Riau yang diwakili Kabid Humas Polda Riau, Asisten III Pemko Pekanbaru, beberapa Perwakilan Bupati se- Riau serta puluhan Jajaran SPKN. Dengan menampilkan Narasumber, DR.Gusri Putra Dodi, S.H.,M.H yang berprofesi Dosen di Unilak Riau dan beberapa Perguruan Tinggi di Riau, Zulwisman,SH.,MH Akademisi UNRI, Dirbinmas Polda Riau, Kombes Pol. Eko Budi Purnomo.
Ketua Umum (Ketum) DPP-SPKN, Jetro Sibarani,S.H.,M.H menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mamahami apa dan bagaimana kepastian hukum terkait pemanfaatan hutan. Pasalnya, di Riau sangat rentan terjadinya pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Salah satu contoh, peristiwa Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang sedang hangat sekarang ini, serta beberapa wilayah di Riau, ujarnya.
Ditanya tidak hadirnya beberapa stakeholder atas undangan DPP-SPKN. Menurutnya, sebelumnya pihaknya telah mengundang beberapa pejabat publik di Riau yang berkaitan dengan permasalahan hutan serta kaitan hukumnya. Mulai dari, Gubri, Kapolda, Kejati Riau, DLHK Riau, BPN, Bupati/Walikota se-provinsi Riau, ucapnya.
Kami menilai bahwa para pejabat Publik tersebut sangatlah penting untuk mengedukasi masyarakat, apa dan bagaimana cara yang benar secara hukum dalam pemanfaatan hutan. Namun sangat disayangkan para pejabat publik tersebut tidak hadir, terang nya.
Ia menambahkan, kegiatan TalkShow juga diskusi ini masyarakat dapat memahami apa dan bagaimana cara atau apa peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam mengelola hutan dan jenis hutan mana yang bisa di kelola oleh masyarakat. Nah, jika terindikasi melawan hukum apa konsekwensi hukumnya, ujar Jetro.
Tetapi kami cukup bangga dengan hadirnya para narasumber yang berkompeten tentang kehutanan, baik secara admistraai serta aturan hukum tentang kehutanan, ucapnya.
Lagi kata Jetro, SPKN akan terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadikan kegiatan rutin setiap tahunnya, termasuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. tutup nya.
Pantauan media ini, dalam kegiatan tersebut juga berlangsung sesi tanya jawab antara peserta Talkshow dengan narasumber terkait pengelolaan hutan serta konsekwensi hukum tentang pengelolaan hutan. Dan di akhir acara, panitia menyerahkan cindera mata kepada para Narasumber.
Komentar
Posting Komentar