PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia memerlukan pemenuhan berbagai syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Tentunya hal itu harus sesuai dengan persyaratan yang diatur baik secara administratif, teknis, maupun kewilayahan. Melihat syarat-syarat yang sudah cukup tersebut, tentunya daerah yang akan menjadi DOB itu sudah sangat layak untuk dimekarkan terlebih lagi Kabupaten Indragiri Selatan. Menurut Sekretaris Putera Pejuang Penerus Bangsa Propinsi Riau (P3B) yang juga Wakil Sekretaris Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Indragiri Hilir, Beni Yussandra, SE mengatakan bahwa pihaknya mendukung pembentukan DOB baru di Riau, khususnya Indragiri Selatan. Apalagi hal ini merupakan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan di berbagai forum dalam beberapa waktu lalu. Dikatakan Beni bahwa secara wilayah calon DOB mesti memiliki potensi ekonomi yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Dalam pandangannya bahwa Indragiri S...
Photo: Maizar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau
PEKANBARU, SABTANEWS.COM X,Z – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau mengadakan pengarahan penting kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Riau, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor wilayah Ditjenpas Riau ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal serta jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Maizar, menekankan penguatan pengawasan internal yang difokuskan pada kedisiplinan petugas, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemantauan potensi penyimpangan.
Selain itu, peningkatan keamanan di lapas dan rutan menjadi salah satu prioritas utama demi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan pemasyarakatan. Langkah ini termasuk pengawasan ketat akses keluar-masuk dan pemanfaatan maksimal teknologi keamanan seperti CCTV.
Kepatuhan terhadap SOP menjadi sorotan utama, di mana tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang dapat merusak integritas institusi. Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan tentang pentingnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu sesuai ketentuan dan mendorong pemberdayaan pengusaha lokal dalam persiapan pengadaan bahan makanan (BAMA) untuk mendukung ekonomi daerah.
Selain itu, kegiatan koordinasi menjelang pemberian remisi 17 Agustus dan remisi dasawarsa juga dibahas guna memastikan proses pemberian remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berjalan lancar.
Persiapan pameran karya WBP dan UMKM menjadi agenda penting berikutnya untuk menonjolkan kreativitas dan kualitas produk hasil binaan. Sebagai bagian dari program ketahanan pangan Asta Cita, seluruh pihak diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada demi mendukung ketersediaan pangan.(*)
Penulis: Humas Kanwil Ditjenpas RiauEditor: L.SIREGAR
Komentar
Posting Komentar