PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Pasca penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rencana pelaksanaan assessment atau open bidding untuk jabatan kepala SMA dan SMK negeri di Riau kini menuai kritik tajam. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sri Pekanbaru, Maulana Ikhsan, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau agar membatalkan rencana tersebut, karena dinilai bertentangan dengan aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Kalau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, kepala sekolah bukan jabatan struktural yang bisa dilelang. Itu tugas tambahan bagi guru yang telah lulus diklat dan uji kompetensi. Jadi kalau dipaksakan, jelas menyalahi aturan,” tegas Maulana di Pekanbaru, Sabtu (8/11/2025). Maulana juga meminta Penjabat (Plt) Gubernur Riau Sofyan Fransyata Hariyanto (S.F. Hariyanto) untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan Riau guna meminta penjelasan resmi te...
DAIRI, SABTANEWS.COM -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua" di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Kamis (14/03/2024).
Rakornas tersebut bertujuan untuk memastikan pemerataan informasi mengenai bentuk Pemerintahan di IKN, potensi kerjasama dengan IKN, kekhususan IKN dan kewenangan khusus IKN, perkembangan pembangunan IKN, pelaksanaan investasi di IKN, serta untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan penjelasan konsep dan perspektif Ibukota Nusantara dari berbagai aspek, meliputi perspektif pemerintahan yang fokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi, perspektif lingkungan untuk mewujudkan kota berkelanjutan dengan mencapai net zero emissions pada tahun 2045 mendatang, perspektif ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perspektif teknologi yang mengadopsi konsep Kota Cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan.
Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, menyampaikan bahwa pengenalan Ibu Kota Nusantara ini merupakan loncatan transformasi peradaban di Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pangkalan bagi peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan transformasi untuk membuat peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru dan dasar baru untuk kemajuan Indonesia serta untuk menyebarluaskan magnet ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Hal ini membuat kolaborasi antar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi vital sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan, "Harapannya Rakornas ini juga mampu menyediakan wadah diskusi konstruktif sehingga seluruh peserta dapat memahami secara utuh terkait Konsep Ibu Kota Nusantara dan bagaimana mewujudkan peradaban baru menyongsong Tahun emas Indonesia 2045."
Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari kementerian/lembaga terkait yaitu; Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran; Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H. Sumadilaga; Sekretaris Jenderal Menteri ATR/Kepala BPN, Suyus Windayana; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti; serta Kurator Ibu Kota Nusantara, Ridwan Kamil,
"Sejalan dengan visi kita mewujudkan kota cerdas yang berorientasi net zero emissions, tugas kami di sini adalah memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan sehingga nantinya memberikan manfaat untuk masyarakat luas," ujar Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, Danis H Sumadilaga dalam sesi diskusi menyampaikan, "Sustainability yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan kemasyarakatan itu betul-betul menjadi acuan dalam proses pembangunan",
Agenda rakornas ini juga dihadiri oleh 39 Sekretaris Kementerian/Lembaga, 38 Gubernur, serta 594 Bupati/Walikota dari seluruh wilayah di Indonesia.( Gandali)
Komentar
Posting Komentar