SABTANEWS COM - SUMBAR - Ikatan Alumni Universitas Putra Indonesia (ILUNI UPI) YPTK Padang DPW Riau telah menuntaskan penyaluran donasi kepada para korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Donasi yang berhasil dihimpun telah dibelanjakan sesuai kebutuhan dan disalurkan langsung kepada keluarga terdampak. Minggu 21 Desember 2025. Adapun lokasi distribusi bantuan meliputi kawasan Jembatan Kembar Kota Padang Panjang, Desa Malalo Kabupaten Tanah Datar, serta Desa Bunga Tanjung Pitalah Kabupaten Tanah Datar. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Ketua ILUNI UPI YPTK Padang DPW Riau, Sumardi Putra, menyampaikan bahwa seluruh donasi telah disalurkan sesuai dengan tujuan awal penggalangan. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. “Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh ...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Pemerintah Kota Pekanbaru perlu berhenti sejenak dan mendengar suara publik terkait polemik Peraturan Wali Kota tentang pemilihan RT dan RW melalui mekanisme fit and proper test. Persoalan ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan menyentuh hakikat kepemimpinan sosial di tingkat paling bawah.
RT dan RW bukan pejabat struktural negara. Mereka bukan aparatur sipil, apalagi birokrat. RT dan RW adalah tokoh masyarakat yang lahir dari kepercayaan warga, tumbuh dari lingkungan, dan bekerja berdasarkan legitimasi sosial. Dalam praktik sehari-hari, peran mereka lebih banyak menyelesaikan konflik sosial, menjaga harmoni antarwarga, serta menjadi penyangga stabilitas lingkungan bukan semata mengurus administrasi.
Ketika negara memaksakan mekanisme fit and proper test sebagai pintu masuk menjadi RT dan RW, maka terjadi pergeseran nilai yang serius. Kepemimpinan sosial direduksi menjadi kepemimpinan administratif. Moral, keteladanan, dan kepercayaan warga berisiko dikalahkan oleh indikator-indikator intelektual dan birokratis yang belum tentu relevan dengan realitas sosial di lapangan.
Redaksi menilai, yang seharusnya diuji dalam kepemimpinan RT dan RW adalah kepercayaan warga, bukan kelulusan tes. Demokrasi di tingkat lingkungan tidak boleh disempitkan oleh mekanisme seleksi yang membuka ruang subjektivitas kekuasaan. Negara seharusnya hadir sebagai fasilitator kehendak rakyat, bukan sebagai penyaring aspirasi warga.
Jika tujuan pemerintah adalah meningkatkan kualitas RT dan RW, maka pendekatan yang tepat adalah pembinaan dan penguatan kapasitas setelah terpilih, bukan pembatasan hak warga sebelum memilih. Pelatihan administrasi, penguatan kemampuan mediasi konflik, serta evaluasi kinerja berkala jauh lebih sejalan dengan prinsip demokrasi lokal dan semangat pemberdayaan masyarakat.
RT dan RW adalah fondasi sosial pemerintahan. Melemahkan legitimasi mereka sama artinya dengan melemahkan kepercayaan publik di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah harus bijak membedakan mana ruang administrasi negara dan mana ruang sosial masyarakat.
Redaksi menegaskan:
RT dan RW bukan objek uji birokrasi, melainkan penjaga harmoni sosial.
Sabam Tanjung
Penulis Pimpred SabtaNews.com
Komentar
Posting Komentar