Dari pantauan di lokasi, tampak sejumlah alat berat beroperasi, mengeruk pasir dan tanah yang kemudian diangkut menggunakan truk-truk besar. Warga sekitar mengeluhkan aktivitas tersebut karena selain merusak lingkungan, jalan-jalan desa pun mengalami kerusakan akibat lalu lalang kendaraan berat.
“Hingga saat ini belum pernah kami melihat ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Padahal aktivitas ini jelas-jelas ilegal,” ungkap seorang warga yang enggan namanya disebutkan.
Diduga Langgar UU Nomor 3 Tahun 2020
Advertisement
Aktivitas penambangan ini secara nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 158 disebutkan:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi (IUP, IPR, atau IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.”
Selain itu, dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal ini juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.”
Warga Desak Aparat Bertindak Tegas
Masyarakat Desa Pangkalan Panduk berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan menindak aktivitas ilegal tersebut.
“Kami ingin jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau memang salah, merusak lingkungan dan merugikan warga, ya harus ditindak tegas,” ujar seorang warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau maupun kepolisian terkait aktivitas penambangan ilegal ini. (Red)
