Gubernur Riau Temui Menkeu Sri Mulyani di Jakarta
Gubernur Riau Abdul Wahid bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Juanda, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). Dalam pertemuan itu, Wahid menyampaikan kondisi fiskal Provinsi Riau yang tengah tertekan, termasuk persoalan tunda bayar yang mencapai Rp284 miliar.
JAKARTA, SABTANEWS.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Juanda, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). Dalam pertemuan itu, Wahid menyampaikan kondisi fiskal Provinsi Riau yang tengah tertekan, termasuk persoalan tunda bayar yang mencapai Rp284 miliar.
"Kita sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang fiskal yang terbatas. Termasuk tunda bayar senilai Rp284 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan mencarikan solusi lewat rapat internal," kata Wahid usai pertemuan.
Gubernur mengungkapkan, salah satu penyebab utama tunda bayar adalah penurunan tajam produksi minyak dan gas di Riau. Produksi yang sebelumnya mencapai 400 ribu barel per hari kini turun drastis ke angka 140–160 ribu barel. Selain itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang ditetapkan sebesar 80 dolar AS per barel hanya terealisasi di kisaran 60–65 dolar.
Dalam pertemuan itu, Wahid juga mengusulkan agar pemerintah pusat menghitung alokasi dana bagi hasil (DBH) dan pajak berdasarkan volume produksi aktual di daerah. Menurutnya, sistem pembagian yang berlaku saat ini belum mencerminkan kontribusi nyata Riau terhadap pendapatan nasional.
“PDRB kita menyumbang Rp1,12 triliun, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Kami mengusulkan sistem ‘take on product’ agar DBH dan pajak dihitung langsung dari hasil produksi riil, terutama migas dan kelapa sawit,” ujarnya.
Wahid juga menyoroti penurunan pendapatan dari sektor sawit, yang mulai menunjukkan tren negatif dan berpotensi memperparah tekanan fiskal daerah jika tidak segera diantisipasi.
Berdasarkan data dari PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun 2023, masih terdapat kekurangan transfer DBH sebesar Rp284 miliar dari total Rp372 miliar. Namun, hingga 2024, baru disalurkan Rp87 miliar. Mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF) dalam penyaluran DBH disebut menjadi salah satu kendala dalam manajemen keuangan daerah.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau M. Job Kurniawan, Plt Kepala Bappeda Riau Purnama Irwansyah, Kepala BPKAD Riau Indra, serta Kepala Bapenda Riau Evarefit.***
Komentar
Posting Komentar