SABTANEWS COM - ROHIL - Kasus penyalahgunaan BBM subsidi ilegal Sangat jelas berada di jalan lintas Sumatera kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan hilir. Tepat berada di pinggir jalan lintas Manggala Jonson, adanya'Gudang BBM subsidi Ilegal milik Yuda Pratama Silalahi yang mana duluanya nama riswan Silalahi yang muncul di publik,kini Yuda Pratama Silalahi lah yang menggeluti bisnis usaha ilegal drilling BBM yang di peroleh oleh Yuda Silalahi dari Jambi. Sangat jelas melanggar hukum Ya, pelaku usaha BBM ilegal dapat dijerat hukum, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Sanksi hukumnya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Selain itu, ada juga sanksi untuk tindakan seperti penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin, serta pemalsuan atau penipuan BBM. Pelanggaran dan sanksi berdasarkan hukum Penya...
MEDAN, SABTANEWS.COM -- Diduga tak memiliki sejumlah legalitas, pengusaha pabrik besi Foundry & Workshop Maha Akbar Sejahtera berlokasi di lahan garapan Jl. Damar Wulan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Senin (10/3) dilaporkan ke Polrestabes Medan.
Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap pabrik peleburan besi tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) melalui ketuanya Rapi Lamnur Siregar.
Kepada Waspada, Rapi menuturkan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan AMCTA, diduga telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh PT Maha Akbar Sejahtera untuk mendirikan pabrik peleburan besi Foundry & Workshop yang didirikan di lahan garapan dan diduga tidak memiliki legalitas bangunan yang sah.
"Berdasarkan hasil investigasi AMCTA, ditemukan beberapa kejanggalan terkait berdirinya pabrik, tidak memiliki legalitas keabsahan kepemilikan lahan/tanah, AMDAL, analisis pengaruh lingkungan (APL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL)," ujar Rapi didampingi tim investigasi Fikril Hakim dan Ilham Syahputra.
Dijelaskan Rapi, sanksi tidak memiliki izin APL dan UPL berupa sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp750 juta sesuai Pasal 42 UU No 32 tahun 2009 dan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1,5 miliar sesuai Pasal 43 UU No 32 tahun 2009.
"Menurut dugaan kami, dalam operasionalnya sejak dari tahun 2001 hingga 2005, pabrik tersebut diduga tidak membayar pajak sehingga mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang," sebut Rapi.
Oleh sebab itu, tambah Rapi, pihaknya meminta Bupati Deliserdang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses laporan Dumas AMCTA terkait dugaan tak memiliki legalitas keabsahan operasional pabrik peleburan besi tersebut.
Sementara itu, Direktur PT Maha Akbar Sejahtera Hazri Fadillah Harahap ketika dikonfirmasi enggan mengangkat sambungan telefon. Bahkan, konfirmasi via whatsApp hingga Senin (10/3) pukul 16:30 belum memberikan jawabannya. *(Tim)*
*Photo:* Pengurus AMCTA diwakili Rapi Lamnur Siregar memperlihatkan surat Dumas terkait keabsahan/legalitas pabrik peleburan besi di Desa Sampali Kabupaten Deliserdang yang dilaporkan ke Polrestabes Medan, Senin (10/3).
Komentar
Posting Komentar