BANGKINANG KOTA, SABTANEWS.COM - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan Kampar (LPP BAIK) mempersembahkan Pakaian Adat Basiacuong dan Kampar Siompu, Sabtu malam (23/8/2025). Penampilan basiacuong yang dipersembahkan di Bangkinang Riverside, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Zamhur, ST yang diwakili Sekda Ahyar Nur, SE, MM. Sebelum pementasan, Ayhar Nur dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada LPP BAIK yang telah menyelenggarakan kegiatan adat yang luar biasa ini. Ini merupakan adat budaya Kampar yang harus terus kita lestarikan, karena banyak makna yang terkandung dalam Basiacuong seperti bahasa, tata krama, etika, dan sopan santun. Untuk itu kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kampar akan berupaya mencari instrumen bagaimana adat basiacung ini diusulkan menjadi "wasiran cagar hudaya ta benda". "Oleh karena itu, ke depannya kami juga berharap LPP BAIK dapat hadir dan tampil di Bangkinang ...
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tonny Malau, Rabu (27/3/2024).
“Agar tidak ada keresahan di masyarakat, Bapak Bupati Eddy Berutu sudah instruksikan kami untuk menjadi mediator dalam permasalahan dan sudah kami tindaklanjuti melalui mediasi sebanyak dua kali. Pesan dari Bapak Bupati agar Pemkab Dairi melalui Dinas PMD hadir dalam penyelesaiannya sehingga tidak berlarut-larut,” katanya.
Disampaikan Simon, pemberian SP oleh Kepala Desa Kuta Tengah disebabkan adanya anggapan bahwa kedelapan perangkat desa tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sehingga meresahkan masyarakat tertentu.
Sebelumnya, kata Simon Tonny, Kepala Desa Kuta Tengah juga telah memberikan surat tembusan kepada Camat Siempat Nempu Hulu Koko Angkat. Atas dasar tersebut, pihak kecamatan juga telah beberapa kali melakukan mediasi antara Kepala Desa Kuta Tengah dan perangkatnya.
“Hari ini kita juga akan lakukan pertemuan kembali di Kantor Camat Siempat Nempu Hulu dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Oleh Bapak Bupati, kami ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Nantinya, lanjut Simon Tonny, mediasi akan dilakukan berasaskan Peraturan Daaerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang sudah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019, dan didukung Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
“Kita akan klarifikasi apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sehingga kita dapat memberikan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Atas kejadian ini, Pak Bupati kembali menegaskan agar kepala desa, PNS, dan aparat desa harus bekerja profesional dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat, artinya tunduk pada peraturan/ketentuan dan standar praktik pada profesi masing-masing, cakap dalam melaksanakan tugas, memliki pengetahuan tentang pekerjaan dan tugas yang diembam” katanya. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar