Jeritan Kepsek Ancaman Mutasi Nasib Guru Honorer Terabaikan

TAJUK RENCANA

oleh redaksi

PEKANBARU, SABTANEWS.COM --Di tengah badai tekanan fiskal APBD Riau, ada kelompok yang nyaris tak terdengar suaranya, namun justru menjaga denyut pelayanan negara tetap hidup: kepala sekolah dan guru honorer, terutama mereka yang bertugas di desa pinggir dan pulau-pulau terluar

Ketika dana BOSDA tersendat, operasional sekolah tersendat, dan hak-hak guru honorer belum terpenuhi, para kepala sekolah memilih bertahan, bukan mengeluh. Bahkan tak sedikit yang berutang demi memastikan sekolah tetap berjalan listrik menyala, siswa belajar, dan aktivitas pendidikan tidak berhenti.

Dalam kondisi normal, tindakan ini sudah layak diapresiasi. Dalam kondisi krisis anggaran, sikap ini adalah keteladanan kepemimpinan

Karena itu, ketika ada mutasi jabatan terhadap kepala sekolah yang terbukti bertahan dan menjaga stabilitas sekolah di tengah krisis justru akan melukai rasa keadilan. Mutasi dalam situasi seperti ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan berpotensi menjadi hukuman bagi kesetiaan dan tanggung jawab

Guru Honorer: Mengabdi di Tengah Keterbatasan

Lebih sunyi lagi nasib guru-guru honorer yang mengabdi di wilayah terpencil. Mereka tetap mengajar meski hak ekonominya tertunda, bahkan kerap harus berutang demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun di ruang kelas sederhana itulah, masa depan anak-anak Riau dititipkan

Pengabdian ini seharusnya tidak hanya dihitung sebagai jam mengajar, tetapi sebagai jasa kemanusiaan dan kebangsaan. Pemerintah daerah patut memberi penghargaan resmi, baik dalam bentuk insentif khusus, prioritas kebijakan, maupun pengakuan administratif yang bermartabat.

Negara Hadir dalam Krisis

UUD 1945 Pasal 31 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan. Kewajiban itu tidak gugur hanya karena krisis anggaran. Ketika fiskal tertekan, negara justru diuji: apakah ia memilih melindungi pelayan publik yang setia, atau malah menambah beban mereka dengan kebijakan yang tidak sensitif.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, kepala sekolah dan guru honorer yang bertahan di tengah krisis seharusnya:

" Tidak dimutasi secara sewenang-wenang

" Diberi perlindungan kebijakan

" Diberi penghargaan, bukan sekadar ucapan terima kasih

Penutup

Defisit anggaran boleh menjadi badai, tetapi jangan biarkan badai itu merobohkan mereka yang justru menjadi tiang penyangga negara

Kepala sekolah yang bertahan dan guru honorer yang mengabdi di wilayah terluar bukan beban APBD. Mereka adalah aset moral daerah

Jika negara gagal melindungi mereka, maka yang terancam bukan hanya sistem pendidikan, tetapi kepercayaan rakyat kepada negara itu sendiri.