TAPUT, SABTANEWS.COM - Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan meninjau gotong royong ASN di Kota Tarutung. Kegiatan unik ini dilakukan dengan bersepeda keliling kota pada Jumat pagi, 12 September 2025. Rombongan dimulai dari halaman Kantor Bupati dan menyusuri sejumlah titik strategis di Tarutung. Bupati dan Wakil Bupati menyapa ASN serta siswa yang bergotong royong membersihkan lingkungan, terutama sampah plastik. Bupati JTP Hutabarat menyebut kegiatan ini bukan sekadar monitoring, tetapi simbol kebersamaan dalam menjaga kebersihan kota. Bersepeda juga mencerminkan gaya hidup sehat dan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Gotong royong ASN menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini melibatkan seluruh instansi dan siswa sebagai wujud tanggung jawab sosial mendukung program SAITAPAIAS. Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa kebersamaan adalah fondasi kuat membangun daerah. Ia ...
Komite sekolah yang diketuai Jaendar Purba disebut-sebut membuka penjualan seragam olahraga khusus bagi siswa baru dengan harga Rp 200.000 per set. Informasi ini memicu keresahan para orang tua murid. Pasalnya, selain harga dinilai terlalu tinggi, kewajiban membeli seragam melalui jalur komite juga dianggap menyalahi aturan.
“Seharusnya sekolah tidak ikut campur dalam pengadaan seragam. Kami sebagai orang tua merasa berat jika dipaksa membeli di sekolah. Padahal di pasar harganya bisa lebih murah,” keluh salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Regulasi nasional sebenarnya sudah tegas melarang sekolah maupun komite memperjualbelikan seragam. Namun dalam praktiknya, aturan ini kerap diabaikan. Bagi para pengamat pendidikan, kasus di Doloksanggul bukanlah hal baru, melainkan pola lama yang terus berulang.
Penjualan seragam di sekolah negeri jelas bertentangan dengan sejumlah peraturan pemerintah maupun peraturan menteri:
PP Nomor 17 Tahun 2010 jo. PP Nomor 66 Tahun 2010
Pasal 181: Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian seragam atau bahan seragam di sekolah.
Pasal 198: Komite sekolah dilarang melakukan kegiatan serupa. Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah
Pasal 12 ayat (1): Pengadaan seragam adalah hak dan tanggung jawab orang tua.
Pasal 12 ayat (2): Sekolah atau pemerintah hanya boleh membantu siswa kurang mampu, bukan menjual apalagi mewajibkan. Pasal 13: Sekolah dilarang memaksa orang tua membeli seragam baru setiap kenaikan kelas atau saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Dengan dasar hukum tersebut, dugaan pungli seragam di SMPN 002 Doloksanggul? (H.S)
Komentar
Posting Komentar