Langsung ke konten utama

Polri Siapkan Pengiriman Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JJJJJJJJAKARTA, SABTANEWS.COM  — Polri tengah mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan. “Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo. Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal ...

Skandal Tukar Guling TKD Kelurahan Mampun: Misteri Hilangnya Sertifikat


JAMBI, SABTANEWS.COM -- Dugaan penyimpangan dalam proses tukar guling tanah kas desa (TKD) Kelurahan Mampun, Kabupaten Merangin, yang terjadi pada tahun 2018 kembali mencuat seiring hilangnya sertifikat TKD setelah transaksi jual beli.  Perhatian terfokus pada peran SZ, salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Transaksi tukar guling TKD dilakukan pada tahun 2018.  Meskipun SZ mengklaim prosesnya berlangsung melalui musyawarah desa, keraguan muncul setelah Jarni, pembeli TKD, memberikan kesaksian.  Pada tahun 2021, SZ meminjam sertifikat TKD yang telah dibeli Jarni dengan alasan untuk keperluan pemeriksaan selama satu minggu.  Namun, hingga saat ini, sertifikat tersebut belum dikembalikan. SZ memberikan berbagai alasan, termasuk klaim sertifikat telah diserahkan ke Dinas PMD. Kejadian ini memicu dugaan 

ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan dalam proses tukar guling.

Kasus ini juga melibatkan Irwan Suhada, saat ini Kabid Dinas Koperindagkop Kabupaten Merangin (sebelumnya Kasi Hukum Desa di Dinas PMD).  Irwan Suhada mengakui telah menandatangani nota serah terima sertifikat atas nama Zulkifli dan Juwarno pada tahun 2021 tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.  Yang lebih mengejutkan, ia menyatakan tidak pernah menerima sertifikat tersebut.  "Saya mengakui kelalaian saya dan siap bertanggung jawab atas kehilangan sertifikat tersebut," ujarnya.

Pada 23 April 2025, Irwan Suhada menghubungi Camat Tabir, SZ, dan Lurah Mampun, Sapuan, untuk menanyakan keberadaan sertifikat. 

Mereka menyatakan sertifikat telah diserahkan kepada seorang anak magang.

Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan dan potensi penyimpangan dalam proses tukar guling TKD Kelurahan Mampun, yang menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi proses tersebut.

Hilangnya sertifikat tanah setelah transaksi tukar guling TKD tahun 2018 di Kelurahan Mampun menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya penyimpangan.  Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap misteri hilangnya sertifikat dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

Gondo Irawan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...