Ribuan Umat Buddha Ikuti Pawai Waisak 2569 BE/2025 di Pekanbaru, Kapolresta: Wujud Kearifan Lokal dan Perekat Persatuan


PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Ribuan umat Buddha dari berbagai vihara di Kota Pekanbaru mengikuti kegiatan prosesi dan pawai Hari Trisuci Waisak 2569 BE/2025 yang berlangsung khidmat dan semarak pada Kamis (01/05/2025) sore. Kegiatan bertema kerukunan dan kebersamaan ini digelar di Jl. Karet, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dan dihadiri sejumlah tokoh penting lintas instansi serta masyarakat umum. 

Pembukaan kegiatan diawali dengan apel pengamanan pada pukul 16.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Senapelan AKP Akira Ceria, S.I.K., M.M, guna memastikan kelancaran serta keamanan acara. 

Prosesi resmi dimulai sekitar pukul 17.40 WIB dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Maha Upasaka Pandita Romo Tomi. 

Ketua Panitia, Romo Pandita Muda Ketjing, B.A., S.Ag., S.Pd, dalam laporannya menyebutkan bahwa pawai diikuti lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari pelajar, masyarakat Tionghoa, serta enam unit mobil hias besar. “Kami mohon Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili untuk secara resmi melepas kegiatan pawai ini,” ucapnya. 

Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E., M.M dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan Waisak bersama ini. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan. “Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan dan merupakan bentuk harmoni antarumat beragama di Kota Pekanbaru,” ujar Wali Kota. 

Kapolda Riau yang diwakili oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K turut memberikan sambutan. Ia menyampaikan ucapan selamat Hari Trisuci Waisak kepada umat Buddha dan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai lokal yang penuh toleransi. “Perayaan Waisak ini adalah bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik pariwisata sekaligus mempererat persaudaraan kita semua,” ungkapnya. 

Setelah sambutan, Kapolresta secara resmi melepas prosesi pawai yang menempuh rute Jl. Karet – Jl. Juanda – Jl. Ahmad Yani – Jl. M. Yamin – Jl. Jend. Sudirman – kembali ke Jl. Juanda dan berakhir di Jl. Karet. 

Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah atau doorprize yang menambah semarak suasana. Sekitar pukul 18.55 WIB, seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. 

Kegiatan Waisak bersama ini menjadi bukti nyata kuatnya toleransi antarumat beragama di Pekanbaru dan peran aktif semua elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial.

Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Menilai Pemasyarakatan Riau Secara Utuh di Tengah Sorotan Publik

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***