PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Belakangan ini, mulai banyak aktivitas kendaran angkutan jenis bajai di Kota Pekanbaru. Tapi akhirnya itu Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dishub Pekanbaru menerbitkan imbau agar tidak beraktivitas. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Dishub Pakanbaru melalui Kabid Angkutan Dishub Pekanbaru Khairunnas, menjawab wartawan, menanggapi kemunculan bajaj berbasis aplikasi MaxRide yang beroperasi layaknya itu ojek online. “Bajaj itu belum boleh beroperasi di dalam daerah Kota Pekanbaru. Maka Dishub Kota Pekanbaru minta pengelola untuk hentikan aktivitas tersebut. Karena sampai sekarang aktifitas bajai tersebut belum berizin sama sekali,” ujar Khairunnas. Khairunnas mengatakan, diketahui bahwa bajaj berbasis aplikasi MaxRide yang telah mulai beroperasi layaknya juga ojek online. Hal itu sambungnya, dimintakan pengelola untuk dapat menghentikan, hingga saat ini belum ada regulasinya. “Hingga kini belum ada regulasinya, yakni belum membolehkan operasional bajaj di Ko...
Foto di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta Pusat
JAKARTA, SABTANEWS.COM -- –Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/03/2025).
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum pernah mengalami revisi sejak ditetapkan.
“Sudah lebih dari 20 tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diberlakukan, belum pernah dilakukan revisi atau perubahan,” ujar Panglima TNI.
Ia juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi TNI di era modern, khususnya ancaman perang multidimensional, termasuk di dunia maya.
“TNI harus mampu mengantisipasi perang multidimensional, terutama di dunia maya. Penguatan koordinasi antara TNI dengan Kementerian Pertahanan terus dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur.
Selain itu, TNI mendukung kemandirian alutsista secara bertahap guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri dalam pengadaan alutsista, perlengkapan, dan peralatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa perubahan strategi, teknologi, dan kebijakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menuntut adanya reformasi di tubuh TNI.
“Revisi ini penting agar kebijakan yang berlaku tetap relevan dengan tantangan zaman serta keputusan negara. Reformasi dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks,” tegasnya.
Selain itu, dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI mengusulkan konsep penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga dengan tetap menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil.
“TNI berkomitmen menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” tambahnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Kasad, Kasau, Wakasal, Irjen TNI, Kabais TNI, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, Kababinkum TNI, serta pejabat TNI lainnya.
Sumber: Puspen TNI
Komentar
Posting Komentar