INHIL, SABTANEWS.COM - DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Propinsi Riau mengadakan sosialisasi jiwa semangat dan nilai-nilai juang '45 bagi generasi penerus bangsa di Tembilahan pada Kamis, 18 September 2025. Acara dipusatkan di Aula Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Acara dibuka langsung oleh Ketua DPD LVRI Riau, HM Thoyib yang dihadiri Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli Kesejahteraan dan sumber daya manusia sekaligus Kepala Kesbangpol Kabupaten Inhil, H. Muammar Qadafi, Dandim Inhil yang diwakili Peltu Agusyandi (Kapokud Kodim 0314 Inhil, Kadis Sosial Inhil, Rudi Fahmi Sttp, Ketua LVRI Inhil, M. Yasin, Ketua LVRI Siak, H. Darmawi Chan, SKM, MKes serta undangan lainnya dari seluruh elemen pemuda, organisasi, mahasiswa dan pelajar di Tembilahan. Dalam sambutannya, Ketua LVRI Riau, HM Thoyib mengatakan bahwa tujuan sosialisasi JSN 45 untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan perjuangan para pejuang dalam kehidupan saat ini. Disampaikan bahwa ada 4 jenis Veteran, ...
Pencegahan & Pemberantasan TP.Korupsi Penerangan Hukum Menjadi Materi Utama Penerangan Hukum Ke Pemkab Siak
SIAK, SABTANEWS.COM - Tim Penkum yang dipimpin Kasi II Sonang Simanjuntak, SH., MH., menggelar penerangan hukum di lingkungan Pemkab Siak yang dihadiri Sekda Siak, Kabag Hukum, Kadis dan Camat se Kabupaten Siak di Kantor Bupati Siak. (20/02/2025)
Pada kesempatan ini, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menjadi materi utama yang disampaikan pemateri melalui metode dialog kepada seluruh peserta acara.
Pemateri menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi tersebut menekankan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada pejabat publik merupakan pelanggaran berat terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Faktor-faktor yang memicu korupsi meliputi: – Faktor Internal: Kelemahan integritas, kurangnya kesadaran hukum, dan perilaku tidak profesional.
Faktor Eksternal: Lingkungan birokrasi yang tidak transparan, tekanan politik, dan minimnya pengawasan hukum.
Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi sangat berat, antara lain pidana penjara, denda besar, pengembalian kerugian negara, serta hilangnya hak politik dan kepercayaan publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Sebagai upaya mendukung pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, pemateri juga mengenalkan aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelaporan dan monitoring di tingkat desa, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan pemateri, yang memperdalam pemahaman serta memberikan ruang bagi klarifikasi materi yang telah disampaikan.(.....)
Kasipenkum Kejati Riau
Komentar
Posting Komentar