Hari Sumpah Pemuda, di-Polda Riau PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Di momentum ini, Polda Riau mengajak para pemuda untuk bergerak dan berkreasi. Upacara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo, mewakili Kapolda Irjen Herry Heryawan di Mapolda Riau, Selasa (28/10/2025). Turut hadir dalam upacara para pejabat utama (PJU) Polda Riau dan puluhan personel.Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan Hari Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional, bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bangsa memiliki tujuan yang sama yakni menjadikan Bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. “Ikrar yang diucapkan pada 28 Oktober bukan sekadar kata-kata melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam satu tekat. Semangat itu masih relevan sampai saat ini,” kata Jossy membacakan pesan Menpora Erick Tohir.Ia menambahkan, di era globalisasi ini, pemud...
Pencegahan & Pemberantasan TP.Korupsi Penerangan Hukum Menjadi Materi Utama Penerangan Hukum Ke Pemkab Siak
SIAK, SABTANEWS.COM - Tim Penkum yang dipimpin Kasi II Sonang Simanjuntak, SH., MH., menggelar penerangan hukum di lingkungan Pemkab Siak yang dihadiri Sekda Siak, Kabag Hukum, Kadis dan Camat se Kabupaten Siak di Kantor Bupati Siak. (20/02/2025)
Pada kesempatan ini, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menjadi materi utama yang disampaikan pemateri melalui metode dialog kepada seluruh peserta acara.
Pemateri menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi tersebut menekankan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada pejabat publik merupakan pelanggaran berat terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Faktor-faktor yang memicu korupsi meliputi: – Faktor Internal: Kelemahan integritas, kurangnya kesadaran hukum, dan perilaku tidak profesional.
Faktor Eksternal: Lingkungan birokrasi yang tidak transparan, tekanan politik, dan minimnya pengawasan hukum.
Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi sangat berat, antara lain pidana penjara, denda besar, pengembalian kerugian negara, serta hilangnya hak politik dan kepercayaan publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Sebagai upaya mendukung pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, pemateri juga mengenalkan aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelaporan dan monitoring di tingkat desa, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan pemateri, yang memperdalam pemahaman serta memberikan ruang bagi klarifikasi materi yang telah disampaikan.(.....)
Kasipenkum Kejati Riau
Komentar
Posting Komentar