Ditlantas Polda Riau bersama instansi Terkait Menggelar Survei Kondisi Jalan Ditemukan Jalan Rusak di Beberapa Titik di Pekanbaru

Oleh WISINDO - 12/12/2024

PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 serta pasca-Pilkada 2024, Ditlantas Polda Riau bersama instansi terkait menggelar survei kondisi jalan untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Riau.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Operasi Lilin Lancang Kuning 2024 yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, SIK MH menyatakan survei yang dilakukan sebagai langkah awal untuk mendukung lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Dirlantas menjelaskan pentingnya fasilitas jalan yang memadai, seperti marka dan rambu lalu lintas, terutama di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Nataru.

"Rapat koordinasi internal bersama Sat Lantas jajaran telah kami lakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Survei jalan ini menjadi komitmen kami agar aktivitas lalu lintas di Provinsi Riau berjalan kondusif dan aman," ungkap Kombes Pol Taufiq, Kamis (12/12/2024).

Survei jalan ini dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, AKBP Dasril, SPd, MM didampingi AKBP Sunarti, SH bersama petugas Dinas Perhubungan, PUPR, dan PT Jasa Raharja.

Hasilnya tim menemukan sejumlah titik jalan rusak di Kota Pekanbaru, seperti di Jalan Sepakat di Kelurahan Kulim dan Jalan Datuk Setia Maharaja yang mengalami bahu jalan amblas, konstruksi tanah tidak stabil, serta genangan air akibat pendangkalan parit.

"Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Solusi sementara kami adalah memasang rambu peringatan, sedangkan untuk jangka panjang perlu dilakukan perbaikan bahu jalan dan turap," ujar AKBP Dasril di sela kegiatan survei.

AKBP Sunarti menambahkan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berkendara, terutama dengan meningkatnya aktivitas kendaraan dan cuaca yang sering hujan.

“Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami juga berharap dinas terkait segera menangani titik-titik jalan rusak yang telah kami survei,” katanya.

Survei ini diharapkan dapat mempercepat penanganan jalan rusak demi mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas, khususnya saat libur panjang Nataru.

(Mediacenter Riau/hb)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com