PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Belakangan ini, mulai banyak aktivitas kendaran angkutan jenis bajai di Kota Pekanbaru. Tapi akhirnya itu Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dishub Pekanbaru menerbitkan imbau agar tidak beraktivitas. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Dishub Pakanbaru melalui Kabid Angkutan Dishub Pekanbaru Khairunnas, menjawab wartawan, menanggapi kemunculan bajaj berbasis aplikasi MaxRide yang beroperasi layaknya itu ojek online. “Bajaj itu belum boleh beroperasi di dalam daerah Kota Pekanbaru. Maka Dishub Kota Pekanbaru minta pengelola untuk hentikan aktivitas tersebut. Karena sampai sekarang aktifitas bajai tersebut belum berizin sama sekali,” ujar Khairunnas. Khairunnas mengatakan, diketahui bahwa bajaj berbasis aplikasi MaxRide yang telah mulai beroperasi layaknya juga ojek online. Hal itu sambungnya, dimintakan pengelola untuk dapat menghentikan, hingga saat ini belum ada regulasinya. “Hingga kini belum ada regulasinya, yakni belum membolehkan operasional bajaj di Ko...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Delegasi UN-REDD melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengevaluasi dan memperkuat program REDD+ yang telah berlangsung sejak 2022.
Delegasi UN-REDD yang terdiri dari Annete Wallgren (UNEP), Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO) membahas progres program REDD+ di Riau, khususnya pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ketua Delegasi UN-REDD, Annete Wallgren, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program REDD+. Tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup dan kehutanan, REDD+ juga perlu melibatkan sektor pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan transportasi.
“Peran dan komitmen pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program ini, terutama dalam mendukung multi-sektor,” jelas Annete di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (5/12/2024).
UN-REDD telah menyusun beberapa agenda penting untuk 2025, termasuk kick off meeting tingkat provinsi pada Januari 2025 dan peluncuran proyek tingkat nasional pada Februari 2025. Program ini akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen STRADA, FREL, dan BSM yang sesuai standar internasional.
Pj Sekda Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyampaikan apresiasi atas kerja UN-REDD dalam mendukung implementasi REDD+ di Riau. Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen penuh untuk memperkuat arsitektur REDD+ dan memanfaatkan peluang pendanaan yang tersedia.
“Dengan arsitektur REDD+ yang kuat, kinerja Pemerintah Daerah dalam menekan emisi gas rumah kaca dapat dinilai lebih baik dan diakomodasi melalui pendanaan dan program ke daerah,” ungkapnya.
Taufiq juga mengungkapkan bahwa berdasarkan capaian pengurangan emisi pada periode 2014–2016, Provinsi Riau berpotensi menerima dana REDD+ Result-Based Payment (RBP) senilai USD 2,065,102 juta dari Green Climate Fund (GCF). Saat ini, Pemprov Riau sedang mempersiapkan proposal kegiatan untuk pendanaan tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Alwamen, bersama timnya turut hadir dalam diskusi tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk mempercepat implementasi REDD+ dengan terus melakukan rapat intensif dengan Bappeda dan pihak terkait lainnya.
“Kami berharap kinerja kami dalam menekan emisi GRK dapat dinilai lebih baik, sehingga pendanaan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Melalui kolaborasi dengan UN REDD, Pemprov Riau berharap dapat memperkuat arsitektur REDD+ untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan di wilayah Riau.
Komentar
Posting Komentar