" PN Pekanbaru Kabulkan Gugatan, Aset Rumah dan Apartemen Dinyatakan Tidak Sah Disita" PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada 17 September 2025 membacakan putusan penting terkait sengketa aset berupa rumah di Pekanbaru dan apartemen di Batam. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan penyitaan kedua aset tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Tim Kuasa hukum Muflihun, Ahmad Yusuf SH C,SH C,MK didampingi Weny Friaty SH selaku pihak penggugat dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (18/9/2025), menegaskan bahwa putusan ini bukan semata klaim sepihak, melainkan sudah tertuang resmi dalam keputusan pengadilan. “Ini bukan kata-kata kami, tapi putusan pengadilan. Hakim menyatakan penyitaan rumah di Pekanbaru dan apartemen di Batam itu tidak sah, batal demi hukum, dan harus dikembalikan kepada klien kami,” ungkap Ahmad Yusuf Menurutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maup...
*Wujudkan Komitmen Bersama Dalam Pelaksanaan Tugas, Karutan Pekanbaru Sampaikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden!*
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Bastian Manalu, memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman rutan pada hari ini. Apel tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai rutan dan bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan disiplin pegawai, Senin (11/4).
Dalam sambutannya, Bastian Manalu menyampaikan pentingnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan. Ia menjelaskan bahwa Asta Cita ini mencakup nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap petugas untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Selain itu, Bastian menyampaikan 5 Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kelima perintah tersebut meliputi: memahami reintegritas sosial sebagai tujuan Pemasyarakatan, melaksanakan tusi dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika organisasi dan senantiasa berorientasi pada pelayanan publik, memastikan pelayanan berjalan dengan baik, serta mewujudkan organisasi yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Bastian juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga netralitas selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Sebagai petugas pemasyarakatan, kita harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas kita adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini,” tegas Bastian.
Pada Kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap Situngkir mengajak seluruh pegawai untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. "Kita semua adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Dengan mengikuti Asta Cita dan perintah harian, kita tidak hanya berkontribusi pada instansi, tetapi juga pada pembangunan bangsa," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar