PEKANBARU , SAVTANEWS.COM – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, secara resmi memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wira Bima. Jabatan tersebut diserahterimakan dari Brigjen TNI Jarot Suprihanto kepada Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu pada Selasa (20/1/2026) malam. Upacara yang dirangkaikan dengan Tradisi Satuan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kharuddin Nasution Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Prosesi sertijab ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penyerahan tongkat komando, serta penyerahan Dhuaja Korem 031/Wira Bima sebagai simbol peralihan wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan secara resmi di wilayah Riau. Dalam amanatnya, Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa mutasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga ke...
Kasus Dugaan Jual Beli Lahan KITB: GEMMPAR Soroti Peran Alfedri dan Lambatnya Penyelidikan Kejati Riau
Menurut GEMMPAR, ada dugaan bahwa seorang oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Siak terlibat dalam praktik jual beli lahan KITB kepada perusahaan PT Kapitol dan PT Oriental dengan nilai transaksi mencapai Rp16 miliar. Meski sudah berlangsung sejak 2022, penyelidikan kasus ini dinilai berjalan lamban tanpa ada perkembangan signifikan.
“Kami dari GEMMPAR menegaskan bahwa kasus ini sudah terlalu lama berada dalam proses penyelidikan tanpa kejelasan. Kami berharap agar Kejati Riau segera mengambil langkah tegas dalam menuntaskan kasus ini,” ujar Erlangga, juru bicara GEMMPAR, kepada wartawan.
Pada 5 Juni 2024, Kasi Intelijen Kejati Riau menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan (full bucket) guna mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menghitung potensi kerugian negara. Penyidik Kejati Riau, Efendy Jarkasih, menyebut bahwa Kejati akan segera memanggil Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Kami mengapresiasi data tambahan yang diberikan oleh pelapor karena ini akan memperkuat proses penyelidikan. Jika ditemukan indikasi kerugian negara yang signifikan, status kasus ini akan ditingkatkan ke tahap berikutnya,” ujar Efendy Jarkasih.
Meski demikian, hingga kini 13 November 2024 15.00 WIB kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan yang memadai, sehingga GEMMPAR memutuskan untuk melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk protes. Diperkirakan sekitar 300 orang akan bergabung dalam aksi ini sebagai bentuk desakan terhadap Kejati Riau agar lebih tegas dan profesional.
“Harapan kami, Kejati Riau dapat segera menuntaskan kasus ini demi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Riau,” tambah Erlangga.
Dengan rencana aksi lanjutan tersebut, GEMMPAR berharap Kejati Riau tidak hanya segera merampungkan penyelidikan, tetapi juga menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan bahwa kasus ini diproses dengan benar. (Red)
Komentar
Posting Komentar