MEDAN, SABTANEWS.COM – Komandan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan (Danpomdam I/BB) Kolonel Cpm Henry S.P. Simanjuntak, S.H., M.Hum memimpin kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan Almarhamah di Jalan Garuda, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (6/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan Natal Kodam I/BB sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat. Panti Asuhan Almarhamah saat ini menampung 40 anak asuh yang terdiri dari 28 anak laki-laki dan 12 anak perempuan, serta didampingi 10 orang pengasuh di bawah pimpinan Syahrial bersama Irma Wati. Dalam suasana penuh kekeluargaan, rombongan Kodam I/BB berinteraksi langsung dengan anak-anak panti, sekaligus memberikan perhatian dan motivasi. Dalam amanat Pangdam I/BB yang dibacakan Danpomdam I/BB, disampaikan bahwa kegiatan anjangsana merupakan wujud nyata hikmah Natal yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Anjangsana ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tet...
Kasus Dugaan Jual Beli Lahan KITB: GEMMPAR Soroti Peran Alfedri dan Lambatnya Penyelidikan Kejati Riau
Menurut GEMMPAR, ada dugaan bahwa seorang oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Siak terlibat dalam praktik jual beli lahan KITB kepada perusahaan PT Kapitol dan PT Oriental dengan nilai transaksi mencapai Rp16 miliar. Meski sudah berlangsung sejak 2022, penyelidikan kasus ini dinilai berjalan lamban tanpa ada perkembangan signifikan.
“Kami dari GEMMPAR menegaskan bahwa kasus ini sudah terlalu lama berada dalam proses penyelidikan tanpa kejelasan. Kami berharap agar Kejati Riau segera mengambil langkah tegas dalam menuntaskan kasus ini,” ujar Erlangga, juru bicara GEMMPAR, kepada wartawan.
Pada 5 Juni 2024, Kasi Intelijen Kejati Riau menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan (full bucket) guna mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menghitung potensi kerugian negara. Penyidik Kejati Riau, Efendy Jarkasih, menyebut bahwa Kejati akan segera memanggil Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Kami mengapresiasi data tambahan yang diberikan oleh pelapor karena ini akan memperkuat proses penyelidikan. Jika ditemukan indikasi kerugian negara yang signifikan, status kasus ini akan ditingkatkan ke tahap berikutnya,” ujar Efendy Jarkasih.
Meski demikian, hingga kini 13 November 2024 15.00 WIB kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan yang memadai, sehingga GEMMPAR memutuskan untuk melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk protes. Diperkirakan sekitar 300 orang akan bergabung dalam aksi ini sebagai bentuk desakan terhadap Kejati Riau agar lebih tegas dan profesional.
“Harapan kami, Kejati Riau dapat segera menuntaskan kasus ini demi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Riau,” tambah Erlangga.
Dengan rencana aksi lanjutan tersebut, GEMMPAR berharap Kejati Riau tidak hanya segera merampungkan penyelidikan, tetapi juga menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan bahwa kasus ini diproses dengan benar. (Red)
Komentar
Posting Komentar