MALUKU UTARA, SABTANEWS.COM - Kedatangan Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, disambut dengan hangat oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, 14/7/2025. Pertemuan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Viva Yoga hari itu merupakan pertemuan kesekian kalinya untuk membahas pembangunan kawasan transmigrasi di Halmahera Selatan. Kedatangan bupati kelahiran Kota Ternate itu juga terkait dengan rencana kunjungan kerja Viva Yoga ke Maluku Utara untuk meninjau berbagai proyek pendukung dan pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi kepulauan itu. Di antara agenda kunjungan kerja adalah meninjau kawasan transmigrasi di Toliwang dan peresmian bendungan. Di Maluku Utara terdapat 4 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 4 kawasan transmigrasi prioritas bidang. Delapan kawasan transmigrasi tersebut tersebar di berbagai kapupaten termasuk di...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau, H Muliardi, menegaskan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
Hal tersebut disampaikannya dalam podcast bincang program Kanwil Kemenag Riau yang berlangsung pada Jumat (8/11/2024).
Kakanwil Kemenag Riau Muliardi menyampaikan empat poin penting yang wajib diperhatikan oleh seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka selama masa Pemilukada.
"Pertama, ASN Tidak terlibat dalam politik praktis,"ujarnya.
Muliardi mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti mendukung pasangan calon atau menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon dalam Pilkada.
"ASN diharapkan tetap menjaga netralitas dan tidak berpihak pada calon manapun agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara objektif dan profesional,"tambahnya.
Kemudian, Kedua adalah ASN tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik
"ASN diminta untuk tidak menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. Setiap keputusan yang diambil harus bebas dari tekanan politik dan tidak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu,"terangnya.
Kemudian, yang ketiga yakni mencegah penyebaran hoax dan propaganda politik di media sosial
Dalam era digital, Muliardi juga mengingatkan agar ASN lebih bijak dalam menggunakan media sosial. ASN dilarang mengunggah atau menyebarkan gambar, foto, atau informasi yang mendukung salah satu calon peserta Pemilu.
"Penyebaran hoaks atau propaganda politik melalui media sosial dapat merusak citra netralitas ASN dan mengganggu stabilitas sosial,"lanjutnya menjelaskan.
Kemudian, yang keempat adalah, hindari kegiatan yang mengarah pada keberpihakan
ASN juga diimbau untuk tidak mengadakan atau ikut serta dalam kegiatan yang dapat mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon, seperti ajakan atau seruan kepada rekan kerja, keluarga, atau masyarakat untuk mendukung calon tertentu.
Diakhir sesi, Muliardi menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh ASN di Riau dapat menjaga netralitas, karena hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
"ASN yang profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik diharapkan dapat memperkuat kredibilitas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan terpercaya,"tutupnya.
Komentar
Posting Komentar