PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Sat Lantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan sosialisasi Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 kepada siswa-siswi SMK Akbar Pekanbaru, Jumat (18/07/2025). Kegiatan ini sebagai langkah preemtif dan edukasi kepada generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas Polresta Pekanbaru memberikan materi tentang pentingnya disiplin berlalu lintas, penggunaan helm standar SNI, tertib administrasi kendaraan, dan larangan penggunaan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, siswa-siswi juga diberikan pemahaman mengenai tujuan dilaksanakannya Operasi Patuh, yaitu untuk menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru melalui Kanit Kamsel Sat Lantas Polresta Pekanbaru, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran sejak dini kepada para pelajar agar memahami kesela...
Romo Kefas : " Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Paskibra oleh BPIP, Merusak Nilai - Nilai Pancasila"
SABTANEWS.COM, Kota Bogor - Terkait Pemberitaan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga membuat peraturan Soal Larangan Paskibraka Pakai Jilbab, ketua Pewarna Indonesia Propinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda,S.Th,M.Pd.K. sangat menyayangkan adanya dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka muslimah.
Jika larangan itu benar adanya, Pria yang biasa di sapa Romo Kefas meminta untuk dicabut.
"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut,karena menimbulkan kegaduhan" kata Pria yang juga Ketua Presedium FORMAKSI (Forum Masyarakat Kristen Bekasi) saat diwawancara media dibogor pada rabu malam (14/08)
Ayah satu Putra ini, menilai dugaan larangan berjilbab itu sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai yang terkandug dalam Pancasila.
"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, menodai Ke Bhinneka an , dan hak asasi manusia serta menggangu kerukunan antar umat beragama di bangsa ini ," ujar Romo Kefas .
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai - nilai Pancasila sebagai semangat dan karakter bangsa yang berdaulat dan bermartabat, menghidupi atau membumi pancasila dalam kehidupan berbangsa bukan malah membuat polemik atau kegaduhan serta merusak Moderasi Beragama yang tengah di upayakan oleh pemerintah, jelasnya.
Harapan saya dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi bisa menyikapi dan mengevaluasi keberadaan BPIP ungkapnya (Red)
Komentar
Posting Komentar