ROKAN HILIR, SABTANEWS.CKM — Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy Kusumo memimpin Simulasi Sistem Pengamanan Markas Komando (SISPAM MAKO) dan Sistem Pengamanan Kota (SISPAM KOTA) di Halaman Apel Mapolres Rohil, Jl. Lintas Riau-Sumut Km.167, Banjar XII, Tanah Putih. Rabu 19 Nopember 2025. Pukul 09.30 WIB. Diikuti Pejabat Utama Polda Riau, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, SIK.M. H. beserta PJU, serta personel. Kegiatan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan serta antisipasi aksi unjuk rasa ini, juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, Brimob Yon B Pelopor, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan simulasi digelar dalam 3 Sesi, Sesi Taktical Floor Game ( TFG ), Sesi Sispam Mako dan Sesi Sispam Kota penanganan aksi unjuk rasa, Waka Polda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo dalam arahannya menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut. “Terima kasih kepada seluruh PJU, Forkopimda, Dandim, dan selur...
Romo Kefas : " Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Paskibra oleh BPIP, Merusak Nilai - Nilai Pancasila"
SABTANEWS.COM, Kota Bogor - Terkait Pemberitaan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga membuat peraturan Soal Larangan Paskibraka Pakai Jilbab, ketua Pewarna Indonesia Propinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda,S.Th,M.Pd.K. sangat menyayangkan adanya dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka muslimah.
Jika larangan itu benar adanya, Pria yang biasa di sapa Romo Kefas meminta untuk dicabut.
"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut,karena menimbulkan kegaduhan" kata Pria yang juga Ketua Presedium FORMAKSI (Forum Masyarakat Kristen Bekasi) saat diwawancara media dibogor pada rabu malam (14/08)
Ayah satu Putra ini, menilai dugaan larangan berjilbab itu sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai yang terkandug dalam Pancasila.
"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, menodai Ke Bhinneka an , dan hak asasi manusia serta menggangu kerukunan antar umat beragama di bangsa ini ," ujar Romo Kefas .
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai - nilai Pancasila sebagai semangat dan karakter bangsa yang berdaulat dan bermartabat, menghidupi atau membumi pancasila dalam kehidupan berbangsa bukan malah membuat polemik atau kegaduhan serta merusak Moderasi Beragama yang tengah di upayakan oleh pemerintah, jelasnya.
Harapan saya dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi bisa menyikapi dan mengevaluasi keberadaan BPIP ungkapnya (Red)
Komentar
Posting Komentar