PEKANBARU , SABTANEWS.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Riau membangun 15 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran SPPG disambut positif oleh warga karena telah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Sukamaju , Kecamatan Sail , Kota Pekanbaru , Deni Kurniawan , menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Kapolda Riau yang telah membuka SPPG di Jalan WR Supratman . "Pembukaan SPPG ini memberikan banyak manfaat dan membuka kesempatan kerja bagi warga kami," kata Deni Kurniawan, kepada wartawan, Rabu (29/10/2025). Deni mengatakan SPPG Polda Riau yang berada di Jalan WR Supratman mempekerjakan masyarakat setempat sebagai relawan. "Hampir seluruh relawan SPPG ini dari warga kami," imbuhnya. "Kami sangat mengapresiasi atas dukungan yang diberikan, karena hal ini memberikan peluang berharga bagi warga kami untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang menduk...
Romo Kefas : " Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Paskibra oleh BPIP, Merusak Nilai - Nilai Pancasila"
SABTANEWS.COM, Kota Bogor - Terkait Pemberitaan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga membuat peraturan Soal Larangan Paskibraka Pakai Jilbab, ketua Pewarna Indonesia Propinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda,S.Th,M.Pd.K. sangat menyayangkan adanya dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka muslimah.
Jika larangan itu benar adanya, Pria yang biasa di sapa Romo Kefas meminta untuk dicabut.
"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut,karena menimbulkan kegaduhan" kata Pria yang juga Ketua Presedium FORMAKSI (Forum Masyarakat Kristen Bekasi) saat diwawancara media dibogor pada rabu malam (14/08)
Ayah satu Putra ini, menilai dugaan larangan berjilbab itu sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai yang terkandug dalam Pancasila.
"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, menodai Ke Bhinneka an , dan hak asasi manusia serta menggangu kerukunan antar umat beragama di bangsa ini ," ujar Romo Kefas .
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai - nilai Pancasila sebagai semangat dan karakter bangsa yang berdaulat dan bermartabat, menghidupi atau membumi pancasila dalam kehidupan berbangsa bukan malah membuat polemik atau kegaduhan serta merusak Moderasi Beragama yang tengah di upayakan oleh pemerintah, jelasnya.
Harapan saya dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi bisa menyikapi dan mengevaluasi keberadaan BPIP ungkapnya (Red)
Komentar
Posting Komentar