PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (BEM FH UIR) berkolaborasi dengan Dewan Mahasiswa (DEMA) FKIP UIR menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Guru dalam Bayang-Bayang Hukum: Kepastian dan Perlindungan bagi Pendidik” pada Minggu, 21 Desember 2025, bertempat di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan perspektif hukum dan pendidikan dalam merespons realitas yang dihadapi para pendidik. Diskusi ini menyoroti urgensi kepastian hukum dan perlindungan bagi guru agar tidak terus berada dalam posisi rentan saat menjalankan tugas profesionalnya. Gubernur BEM FH UIR, Muhammad Haikal, menegaskan bahwa diskusi panel ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa hukum dalam mengawal isu pendidikan dari sisi kebijakan dan regulasi. Menurutnya, guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara wajib hadir melalui perangkat hukum yang adil dan berpihak. “Gur...
Hal itu di katakan langsung oleh salah satu pekerja yang belum di ketahui identitasnya di lokasi aktivitas tersebut.
"Ada jatah (sebut nama organisasi) nya tiap bulannya, saya langsung memberikan setorannya," kata salah satu pekerja yang tidak di ketahui identitasnya.
Bersamaan dengan itu, pengelola galian C, Oknum H melalui Salah satu anaknya inisial M, mengatakan adanya dugaan oknum wartawan mengatasnamakan organisasi wartawan tersebut.
"Dia itu wartawan, dia ada himpunannya, itu organisasi dia," katanya sambil mengucapkan nama organisasi wartawan.
Dugaan dengan adanya ungkapan membawa nama organisasi wartawan di Siak oleh pengusaha ilegal tersebut, Sehingga mendapat reaksi keras dari Pengurus DPD Solidaritas Pers Indonesia (SPI).
ketua SPI kabupaten Siak, Eston Juaksa Dewa Napitupulu, melalui Ketua bidang pemerintahan SPI Kabupaten Siak, Ricky zulvia Putra saat di mintai tanggapannya menjelaskan bahwa organisasi wartawan adalah wadah perkumpulan wartawan yang tergabung dalam satu wadah organisasi yang menetapkan status resmi seseorang dalam sebuah badan organisasi tercantum dalam Surat Keputusan (SK) organisasi tersebut.
"Tidak semua wartawan di Siak yang tergabung dalam organisasi ke wadah wartawan, jadi jika didatangi wartawan dan meminta sejumlah uang jangan langsung mengklaim mengatakan nama organisasinya, itu adalah oknum," katanya.
"Kawan kawan kalau bekerja, silahkan, jangan membawa bawa nama organisasi apa pun, apalagi oknum tersebut tidak tergabung di organisasi tersebut, " pungkasnya.
Rilis DPD SPI Kabupaten Siak
Komentar
Posting Komentar