Safari Ramadhan di Bengkalis, Bupati Kasmarni Menyampaikan Kondisi Efisiensi Saat Ini











BENGKALIS, SABTANEWS.COM  – Spirit Ramadan menghadirkan ruang refleksi sekaligus konsolidasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 H/2026 M, Bupati Bengkalis, Kasmarni, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Camat Bengkalis, Jalan Panglima Minal Air Putih, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada Camat Bengkalis Taufik Hidayat beserta jajaran, unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat atas sambutan yang hangat dan penuh kekeluargaan.

Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta mencerminkan kekompakan dan kuatnya semangat gotong royong masyarakat dalam menyemarakkan bulan suci.

“Semoga pertemuan ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkokoh kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi wadah untuk saling berbagi dan saling mendukung dalam membangun daerah yang kita cintai agar lebih bermarwah, maju, dan sejahtera serta unggul di Indonesia,” ujar Kasmarni.

Bupati menjelaskan, pelaksanaan Safari Ramadan tahun ini mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya identik dengan buka puasa bersama hingga salat tarawih berjamaah, kini kegiatan digelar pada pagi hingga siang atau sore hari. Penyesuaian tersebut dilakukan demi efektivitas serta memperluas jangkauan kunjungan tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah masyarakat pada malam hari.

“Kendati ada perubahan teknis, tujuan utama Safari Ramadan tetap sama, yakni menyerap aspirasi serta mendengar langsung harapan dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga berbicara secara terbuka mengenai kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi. Situasi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan terukur.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen menjalankan program prioritas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Ajakan menjaga stabilitas sosial selama Ramadan pun kembali ditegaskan. Masyarakat diimbau untuk merawat toleransi, menjaga kedamaian, serta mengisi bulan suci dengan kegiatan yang konstruktif dan bernilai ibadah.” ungkap Bupati Kasmarni.

Sementara itu, Camat Bengkalis, Taufik Hidayat, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat Kecamatan Bengkalis. Ia menilai Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Taufik Hidayat juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama memasuki musim kemarau yang rawan munculnya titik api.

Menurutnya, semangat ibadah Ramadan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Seluruh pemerintah desa diminta aktif melakukan patroli terpadu, memantau wilayah rawan, serta segera berkoordinasi apabila ditemukan indikasi kebakaran.

“Kami mengimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dampaknya bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan dan kekhusyukan ibadah di bulan suci,

Langkah antisipatif tersebut dinilai penting guna memastikan stabilitas sosial dan ekologis tetap terjaga, seiring dengan upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.” tegas Camat Bengkalis.
kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, Anggota DPRD Bobi Kurniawan, Kepala Bappeda Dr. Rinto, SE., M.Si,

kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, Anggota DPRD Bobi Kurniawan, Kepala Bappeda Dr. Rinto, SE., M.Si,

Ketua Pengadilan Agama Rahmatullah Ramadan, Ketua Pengadilan Negeri Lenny Lasminar, Kapolres Bengkalis diwakili Kapolsek Bengkalis, Ketua TP-PKK Hj. Siti Aisyah, Ketua DWP Ira Vandriyani, Ketua BAZNAS Ismail, Pimpinan BRK Syariah Badraini, para kepala desa se-Kecamatan Bengkalis, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Safari Ramadan 1447 H di Bengkalis pada akhirnya bukan hanya menjadi ruang temu antara pemimpin dan masyarakat, melainkan juga panggung refleksi tentang kepemimpinan yang responsif, kolaborasi yang inklusif, serta komitmen kolektif menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.


Komentar

POPULER

Alwis Septian " Melayani Masyarakat di Bulan Puasa Adalah Ibadah Bagi Kami

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Kapolres Tanah Karo Terima Kunjungan Silahturahmi LSM LPKN-Tipikor Dengan Penuh Kekeluargaan

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Ketum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf Sambut Hangat Kunjungan Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si.,M.Han