MEDAN, SABTANEWS.COM – Kodam I/Bukit Barisan (BB) menerima kedatangan material jembatan modular yang dibawa KM Sungai Mas di Dermaga Domestik PMT Prima Multi Terminal Gabion Pelindo Belawan, Medan, Rabu (4/2/2026). Material jembatan tersebut merupakan dukungan penanganan bencana alam dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh Tamiang. Jembatan modular tersebut disalurkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat. Seluruh material jembatan diangkut menggunakan KM Sungai Mas dalam enam unit kontainer yang memuat komponen jembatan modular dan tiba di Pelabuhan Belawan dalam kondisi aman dan lengkap. Setibanya di dermaga, kegiatan bongkar muat material jembatan modular dilaksanakan dari kapal untuk selanjutnya dimuat ke kendaraan truk trailer. Seluruh material kemudian digeser menuju Kompi Bantuan Yon Zipur I/DD yang berlokasi di Jalan Pulau Brayan, Medan, guna mendukung proses per...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) untuk 37 SMA Negeri di Provinsi Riau melalui mekanisme e-purchasing menuai sorotan. Meski disebut telah sesuai regulasi, penetapan harga dalam e-katalog yang mencapai sekitar Rp 250 juta per unit memunculkan pertanyaan serius terkait kewajaran belanja.
Pengadaan IFP tahun anggaran 2024 tersebut memiliki nilai total Rp9.612.600.000 dan dilakukan melalui sistem e-purchasing, yakni metode pembelian langsung pemerintah melalui e-katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini pada prinsipnya dirancang untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan harga yang wajar.
Namun, hasil pantauan di sejumlah sekolah menunjukkan perangkat IFP yang terpasang bermerek Annora dengan ukuran sekitar 86 inci. Berdasarkan penelusuran harga pasar perangkat pendidikan, IFP non-premium dengan spesifikasi sekelas umumnya berada pada kisaran Rp 90–130 juta per unit.
Selisih harga yang cukup signifikan tersebut menimbulkan dugaan adanya persoalan pada tahap penyusunan spesifikasi teknis dan pemilihan produk dalam e-katalog. Dalam praktik e-purchasing, harga barang sangat dipengaruhi oleh bagaimana spesifikasi disusun serta katalog penyedia yang dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Salah satu pengiat anti korupsi menyampaikan, pengadaan menegaskan bahwa e-purchasing bukanlah zona bebas pengawasan. Meski tidak melalui tender terbuka, mekanisme ini tetap mensyaratkan kewajaran harga, akuntabilitas, dan efisiensi belanja negara. Spesifikasi yang terlalu sempit atau mengarah pada produk tertentu berpotensi mempersempit kompetisi dan berdampak pada harga yang tidak optimal.
Sebelumnya, dalam pemberitaan salah satu media online, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Riau menyatakan bahwa pengadaan IFP telah sesuai prosedur dan seluruh perangkat berfungsi dengan baik. Namun demikian, fungsi barang dinilai tidak serta-merta meniadakan kewajiban pembuktian kewajaran harga, terlebih untuk belanja pendidikan bernilai miliaran rupiah.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Pendidikan Riau belum merinci e-katalog yang digunakan, waktu pemesanan, serta dasar pertimbangan pemilihan produk dengan harga tersebut, meskipun di dalam sistem tersedia produk sejenis dengan harga lebih rendah. Upaya konfirmasi kepada Kabid GTK telah dilakukan media, namun belum memperoleh penjelasan resmi.
Kondisi ini mendorong desakan agar dilakukan audit menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik barang, tetapi juga pada perencanaan pengadaan, penetapan spesifikasi, dan proses pemilihan katalog dalam sistem e-purchasing, guna memastikan belanja pendidikan benar-benar memberi nilai optimal bagi keuangan negara.
Komentar
Posting Komentar