SABTANEWS COM - PEKANBARU - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang diselenggarakan secara virtual pada akhir Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Indonesia sebagai momentum evaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025 serta peneguhan komitmen peningkatan pelayanan publik ke depan. Senin (29/12). Kegiatan refleksi dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dalam arahannya menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, serta transformasi layanan yang berorientasi pada masyarakat. "Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas pelayanan, penguatan SDM, serta konsistensi kita dalam menjaga marwah institusi. Tahun 2026 harus menjadi tahun peningkatan kinerja yang lebih adaptif, transparan, dan berinte...
Bantah Isu Penyelewengan Dana Desa, Kades Hiliaurifa; Isu Tersebut Fitnah Serta Narasi-NarasiNya Menyesatkan Publik
Dalam pernyataannya kepada awak media, Kades Hiliaurifa menegaskan bahwa tuduhan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 hingga 2024 tidak memiliki dasar yang jelas.
Ia menyebut pemberitaan di media sosial tersebut bersifat tendensius dan tidak disertai bukti yang konkret. “Saya bingung kepada kawan-kawan media, berita-berita yang dialamatkan kepada saya dinilai tidak berdasar,” ujarnya Kades Hiliaurifa kepada Sejumlah Awak Media.
Kades juga menekankan bahwa selama masa kepemimpinannya, pengelolaan Dana Desa selalu dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, seluruhnya melalui musyawarah desa serta melibatkan unsur BPD dan masyarakat. Ia menyatakan siap membuka dokumen dan data apabila ada pihak yang ingin melakukan klarifikasi secara resmi.
Sementara itu, Ketua BPD Hiliaurifa, Luruskan Dachi, turut angkat bicara dan membantah keras isu yang menyeret nama Kepala Desa. Ia menyayangkan adanya laporan dari oknum LSM maupun pemberitaan yang dinilai langsung menghakimi tanpa verifikasi lapangan. “Saya selaku Ketua BPD beserta seluruh anggota membantah isu tersebut. Berita-berita yang beredar itu menyesatkan publik,” tegasnya.
Menurut Luruskan Dachi, fungsi pengawasan BPD selama ini berjalan sebagaimana mestinya. Setiap penggunaan ADD dan DD selalu dibahas bersama dan dilaporkan dalam forum resmi desa. Ia menambahkan, apabila memang ada dugaan penyelewengan, seharusnya disertai dengan bukti konkret dan ditempuh melalui mekanisme hukum yang benar, bukan sekadar opini di media sosial.
Dukungan terhadap Kepala Desa juga datang dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kepala Dusun Satu Hiliaurifa, Hiburan Dachi, menyampaikan bahwa selama Kepemimpinan Kades Hiliaurifa menjabat, masyarakat merasakan adanya keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan desa. “Selama kepemimpinan beliau, tidak pernah kami lihat kepala desa ini tertutup. Semua selalu terbuka kepada masyarakat,” ungkapnya.
Hiburan Dachi menambahkan, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa dapat dirasakan langsung oleh warga. Hal tersebut menjadi indikator bahwa dana yang ada digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Desa Hiliaurifa bersama BPD dan tokoh masyarakat berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki keberatan atau temuan agar menempuh jalur yang sesuai dengan hukum dan etika, demi menjaga kondusivitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa Hiliaurifa.
Komentar
Posting Komentar