Program pemerintah ini dilaksanakan oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2. Semua tata kelola operasionalnya telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional, dan akan segera beroperasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dapur ini diawasi petugas resmi Badan Gizi Nasional yang direkrut dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG ini, dan memastikan setiap anak sekolah mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak secara rutin. Masing-masing SPPG akan melayani kurang lebih 3.000 - 4.000 peserta didik dan non peserta didik sesuai Perpres No. 83 tahun 2024.
Kepala SPPG hadir dalam peresmian ini bersama Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora beserta jajaran, turut hadir juga Wakil Bupati Humbahas, Junita Rebekka Marbun, Hotdy Rajagukguk Tenaga Ahli anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Staf Ahli Bupati Toba Wallen Hutahaean, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Indra Nainggolan, anggota DPRD Humbahas fraksi Gerindra Bosfer T Rikardo Nababan, dan pihak terkait lainnya, serta masyarakat setempat.
Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora dalam sambutannya menjelaskan program ini adalah program nasional yang dikombinasikan dengan partisipasi masyarakat. Mengingat keterbatasan Badan Gizi Nasional sebagai badan baru yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan makan bergizi sehat dan mengkover seluruh Indonesia secara simultan dan sekaligus, maka sangat diperlukan mitra. Oleh karena itu Hendri sebagai kader Gerindra yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan berinisiatif untuk membawa dan menghadirkan program MBG yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Humbang Hasundutan ini mulai dari Paud sampai SMA termasuk ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan.
"Saya sendiri dari Humbang Hasundutan kemudian pak Charles dari Toba, dan pak Erikson dari Tapanuli Utara sering duduk bersama, bagaimana caranya ada program pemerintah yang seharusnya diterima semua masyarakat Indonesia ini hadir di kawasan Danau Toba. Karena apa? Kalau tidak ada yang memulai program nasional ini, kapan sampainya ke tempat kita, kapan sampainya di Taput, kapan sampainya di Humbang Hasundutan, kapan sampainya di Toba. Nah dari situlah awalnya, bahwa memang harus ada yang memulai. Dan kita sama-sama sepakat bahwa dapur MBG tersebut harus sesuai standar BGN untuk mereduksi berbagai ekses yang berakibat pada kesalahan produk hasil makanan yang merugikan kesehatan siswa penerima manfaat," ucap Dr. Hendri Tumbur simamora memulai sambutannya.
"Jadi kita sepakat bahwa Humbang Hasundutan, Toba, dan Taput akan berkolaborasi dalam menjalankan dapur MBG di masing-masing wilayahnya. Kelak Humbang Hasundutan akan saling mengisi kekurangan dengan Toba, dan Taput, misalnya di Humbang Hasundutan itu banyak sayur mayur, buah dan sebagainya, tapi mungkin berasnya kurang sementara Toba mempunyai suplai beras yang cukup, nah kita akan mengambil kekurang beras dari Toba mungkin juga dari Taput sesuai kebutuhannya sehingga tercipta siklus ekonomi terutama bagi para kelompok tani di masing-masing wilayah," sambungnya. (H.S)
Komentar
Posting Komentar