Staf Khusus Menteri HAM RI Thomas Harming Suwarta mengajak seluruh wartawan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda besar Pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Thomas, jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga menjadi pilar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan Thomas dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11). “Bangun peradaban HAM itu adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi wartawan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan atau reportase berita yang bisa memberi kesadaran pada masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang Hak Asasi Manusia maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM dan pasti berdampak pada masyarakat,” ujar Thomas. Dikat...
Penandatangan kesepakatan itu dilakukan usai pertemuan sekaligus konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dengan Gubernur Apolo Safanpo di ruang rapat kantor gubernur setempat.
MERAUKE, SABTANEWS.COM - Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi menandatangani kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, untuk memperkuat sinergi dan mendukung percepatan pembangunan
Kesepakatan strategis itu diteken oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, di ruang rapat kantor gubernur setempat, Sabtu (13/9/2025).
Penandatanganan itu merupakan hasil dari pertemuan dan konsolidasi yang dilakukan antara delegasi DPD RI dengan pimpinan daerah.
Inti dari kesepakatan tersebut mencakup dua poin utama. Poin pertama menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan dukungan penuh untuk pembangunan Kantor DPD RI di ibu kota provinsi.
Dukungan itu diwujudkan dengan kesediaan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan hibah serta pembangunannya, yang akan terintegrasi dalam master plan pusat pemerintahan provinsi.
Selanjutnya, poin kedua kesepakatan berfokus pada upaya kolaboratif untuk memacu pembangunan di wilayah Papua Selatan.
DPD RI melalui perannya akan memfasilitasi, mengomunikasikan, dan mengkoordinasikan berbagai kebutuhan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
Hal itu diharapkan dapat membuka akselerasi dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua Selatan.
Hasil konsolidasi yang telah disepakati bersama itu rencananya akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dan administratif oleh Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memastikan implementasinya berjalan lancar. (McMrk/Get/Ngr)
Komentar
Posting Komentar