Staf Khusus Menteri HAM RI Thomas Harming Suwarta mengajak seluruh wartawan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda besar Pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Thomas, jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga menjadi pilar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan Thomas dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11). “Bangun peradaban HAM itu adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi wartawan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan atau reportase berita yang bisa memberi kesadaran pada masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang Hak Asasi Manusia maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM dan pasti berdampak pada masyarakat,” ujar Thomas. Dikat...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Di tengah dinamika global dan berbagai tantangan nasional, daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sumber daya alam, UMKM, hingga industri kreatif perlu digerakkan agar mampu menopang kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan akses permodalan dan pelatihan tenaga kerja, menjadi faktor penting agar ekonomi daerah bisa lebih bertumbuh positif.
Oleh karena itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid berkomitmen memperkuat perekonomian Riau dengan memberikan dukungan penuh kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menegaskan, tahun depan, pihaknya akan meluncurkan program kredit khusus tanpa bunga yang difokuskan untuk meringankan beban permodalan UMKM.
"Saya bertekad akan mengembangkan ekonomi Provinsi Riau ini melalui UMKM. Insyaallah, tahun depan saya akan meluncurkan program UMKM 0 persen bunga," ujarnya di Alam Mayang Pekanbaru, Minggu (14/09/2025).
Dijelaskan, program ini akan hanya bisa diakses melalui BRK Syariah sebagai lembaga keuangan daerah. Ia memastikan, setiap kredit yang diajukan UMKM dapat terbebas dari beban bunga sehingga lebih meringankan pelaku usaha kecil.
"Asal kreditnya di Bank Riau, UMKM bisa 0 persen. Saya jamin itu," jelasnya.
Diungkapkan, skema kredit tanpa bunga ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas usaha, mulai dari pedagang kuliner hingga kelompok usaha lainnya. Tak hanya itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga akan diberikan dukungan untuk pendanaan modal.
"Mudah-mudahan ada komunitas bakso, sate, dan komunitas lainnya yang membutuhkan akses modal silakan. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga akan kita support semaksimal mungkin," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa roda perekonomian daerah sejatinya digerakkan oleh UMKM. Karena itu, Gubernur Abdul Wahid berkomitmen menggerakkan sektor-sektor kecil agar tetap bertahan bahkan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
"Mengapa kami meluncurkan ini, kami tahu bahwa ekonomi kita dibangkit dari usaha-usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu sektor-sektor tersebut harus kita gerakkan agar bisa mengisi dan memperdayakan sendi-sendi ekonomi di tengah-tengah masyarakat." tuturnya.
(Mediacenter Riau/bib)
Komentar
Posting Komentar