Kabar Abdul Wahid Didesak Mundur, PP Pekanbaru : Jangan Ganggu Gubernur Yang Sedang Bekerja

Iwan Pansa, Ketua Pemuda Pancasila Pekanbaru 

PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Abdul Wahid, Gubernur Riau didesak mundur oleh sekelompok massa yang mengancam akan melakukan unjuk rasa, menjadi perhatian berbagai kalangan.

Merespon isu tersebut, Iwan Pansa, Ketua Majelis Pimpinan Cabang, Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa kelompok yang menginginkan Gubernur Riau mundur dari jabatannya itu hanya orang yang keinginan pribadi atau kelompoknya tidak terpenuhi saja

Iwan Pansa menilai, saat ini semua pihak seharusnya mendukung upaya-upaya serta pergerakan yang dilakukan Gubernur Riau untuk keluar dari krisis yang terjadi di Riau.

Karena kata Iwan, jabatan Gubernur baru hitungan hari, sangat tidak etis pula mendesak Abdul Wahid mundur disaat dirinya sedang bekerja keras mencari jalan keluar dari krisis finansial warisan pejabat lama.

"Sebagai masyarakat, baik individu maupun kelompok, sah-sah saja jika ingin memberikan masukan dan ataupun kritik, tapi harus jelas juga, kritiknya berdasar, dan juga mampu memberikan solusi, jangan hanya kritik, tapi tujuannya jahat, ingin menjatuhkan " tegas Iwan Pansa kepada Gagasan, Minggu malam 24 Mei, 2025 di Pekanbaru.

Ditambahkan Iwan, MPC PP Pekanbaru, semua pihak menyadari, kontestasi Pilkada sudah selesai, saatnya semua bahu-membahu, menjaga Riau dan menuangkan semua ide serta gagasan untuk membangun Riau,

"Bersama sama kita mendorong gubernur untuk membawa Riau maju kedepan " tegasnya.

"Kita sebagai masyarakat, maupun ormas, LSM memang memiliki peran kontrol bagi kinerja pemerintah, tapi tentu kita harus melihat semua prosesnya, saat ini kan Gubernur sedang berproses dan mencoba mengajak semua pihak membangun Riau, maka dari itu, ayo kita semua, untuk saat ini mendukung apa sedang dikerjakan pemerintahan Provinsi Riau, demi kemajuan Riau yang kita cintai ini " ajak Iwan.

Jangan justru, ujar Iwan P, menjadi penghalang untuk kemajuan Provinsi Riau yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah.