PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Sat Lantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan sosialisasi Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 kepada siswa-siswi SMK Akbar Pekanbaru, Jumat (18/07/2025). Kegiatan ini sebagai langkah preemtif dan edukasi kepada generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas Polresta Pekanbaru memberikan materi tentang pentingnya disiplin berlalu lintas, penggunaan helm standar SNI, tertib administrasi kendaraan, dan larangan penggunaan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, siswa-siswi juga diberikan pemahaman mengenai tujuan dilaksanakannya Operasi Patuh, yaitu untuk menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru melalui Kanit Kamsel Sat Lantas Polresta Pekanbaru, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran sejak dini kepada para pelajar agar memahami kesela...
Bupati Meranti H. Asmar saat menghadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN, di Pekanbaru
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar meminta solusi terkait tanah gambut yang termasuk ke dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Asmar kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Gubernur Riau dan para kepala daerah se-Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025) di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.
Dijelaskan Asmar kabupaten yang ia pimpin merupakan wilayah dengan daratan tanah gambut hampir 95 persen. Terbitnya Inpres nomor 5 tahun 2019 yang mengatur moratorium hak atas tanah di lahan gambut, menyebabkan menyempitnya lahan yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan.
Tidak hanya itu, lahan gambut milik masyarakat juga tidak bisa disertifikatkan dan menjadi agunan pinjaman di Bank. Dengan begitu masyarakat dan pengusaha menjadi tidak bisa untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami minta solusi terhadap permasalahan tersebut kepada bapak Menteri," ujar Asmar.
Dia juga mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti telah pernah menyampaikan hal yang sama kepada Wakil Menteri ATR/BPN Dr. Surya Tjandra, pada tahun 2021 lalu.
"Saat itu beliau berkata akan mengeluarkan 50 persen lahan gambut di Meranti yang termasuk dalam PIPPIB. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap permasalahan pertanahan di Riau.
"Persoalan agraria bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap iklim investasi di daerah," sebutnya.
Menanggapi hal itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Kepulauan Meranti maupun daerah lain yang menghadapi permasalahan sama.
"Akan kita tindak lanjuti dan bersama mencari solusi penyelesaiannya," sebut Nusron.
Lebih jauh, dia menyoroti pentingnya pendataan dan pendaftaran tanah di Provinsi Riau, terutama untuk tanah adat.
"Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk pengakuan tanah adat asalkan didukung dengan kelembagaan yang sah dan jelas," tuturnya.
Komentar
Posting Komentar