DUMAI, SABTANEWS.COM — Upaya konfirmasi yang dilakukan Tim Media terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS/BOSP) Tahun Anggaran 2024–2025 di SMA Negeri 2 Dumai mendapat respons dari pihak sekolah. Kepala SMAN 2 Dumai meminta agar permohonan klarifikasi disampaikan kembali melalui surat resmi pada hari dan jam kerja kedinasan. Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp sebagai balasan atas konfirmasi yang diajukan Tim Media gabungan dari LintasRiauNews.com, SabtaNews.com, Banamuaonline.com, dan LiputanPeristiwa.com. Dalam pesannya, Kepala SMAN 2 Dumai menegaskan agar klarifikasi dilakukan melalui mekanisme surat resmi. Namun demikian, Tim Media menyatakan bahwa konfirmasi yang telah disampaikan sebelumnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik dan telah memenuhi prinsip dasar etika pers. Dalam praktik jurnalistik, konfirmasi kepada narasumber dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk...
Bupati Meranti H. Asmar saat menghadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN, di Pekanbaru
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar meminta solusi terkait tanah gambut yang termasuk ke dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Asmar kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Gubernur Riau dan para kepala daerah se-Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025) di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.
Dijelaskan Asmar kabupaten yang ia pimpin merupakan wilayah dengan daratan tanah gambut hampir 95 persen. Terbitnya Inpres nomor 5 tahun 2019 yang mengatur moratorium hak atas tanah di lahan gambut, menyebabkan menyempitnya lahan yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan.
Tidak hanya itu, lahan gambut milik masyarakat juga tidak bisa disertifikatkan dan menjadi agunan pinjaman di Bank. Dengan begitu masyarakat dan pengusaha menjadi tidak bisa untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami minta solusi terhadap permasalahan tersebut kepada bapak Menteri," ujar Asmar.
Dia juga mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti telah pernah menyampaikan hal yang sama kepada Wakil Menteri ATR/BPN Dr. Surya Tjandra, pada tahun 2021 lalu.
"Saat itu beliau berkata akan mengeluarkan 50 persen lahan gambut di Meranti yang termasuk dalam PIPPIB. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap permasalahan pertanahan di Riau.
"Persoalan agraria bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap iklim investasi di daerah," sebutnya.
Menanggapi hal itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Kepulauan Meranti maupun daerah lain yang menghadapi permasalahan sama.
"Akan kita tindak lanjuti dan bersama mencari solusi penyelesaiannya," sebut Nusron.
Lebih jauh, dia menyoroti pentingnya pendataan dan pendaftaran tanah di Provinsi Riau, terutama untuk tanah adat.
"Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk pengakuan tanah adat asalkan didukung dengan kelembagaan yang sah dan jelas," tuturnya.
Komentar
Posting Komentar